SAMPIT – DPD Partai Golkar Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, menggelar Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan Daerah Khusus dengan salah satu agendanya adalah pemilihan ketua baru.
“Sebenarnya Kotim ingin menggelar Musda ini tanggal 3 Juli, tapi karena ini harus ada persetujuan DPP, makanya kami tunda. Sekarang sudah ada persetujuan dari DPP bersamaan dengan daerah lain yaitu Gunung Mas dan Barito Utara, makanya kami izinkan digelar,” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Kalteng, Muhammad Rizal yang membuka Musda dan Rapimdasus Partai Golkar Kotim di Sampit, Jumat (10/7/2015).
Rizal mengatakan, digelarnya Musda ini merupakan imbas dinamika konflik internal di tubuh Golkar yang berdampak hingga ke daerah, salah satunya di Kotim. DPD Partai Golkar Kalteng telah menunjuk caretaker Ketua DPD Partai Golkar Kotim yaitu HM Thamrin Noor. Selanjutnya diperintahkan untuk melaksanakan Musda, sekaligus memilih ketua dan membentuk kepengurusan baru.
DPD Partai Golkar Kalteng telah mengirim surat ke seluruh Polres di Kalteng untuk menyampaikan putusan PTUN dan Pengadilan Jakarta Utara yang intinya mengakui kepengurusan Aburizal Bakrie.
Disinggung soal penggantian H Supriadi dari posisi Ketua DPD Partai Golkar Kotim, Rizal menegaskan bahwa ini merupakan konsekuensi pilihan politik. Keputusan bergabung dengan kepengurusan yang dibentuk Agung Laksono, dinilai sudah menunjukkan bahwa tidak sejalan lagi dengan kepengurusan partai yang diakui saat ini yaitu hasil Munas Bali di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie.
“Kami cek, mereka benar tandatangani munas Ancol makanya kami tidak ributkan lagi. Kita ambil tindakan berdasarkan AD/ART karena nama ketua dimasukkan dalam kubu Ancol juga menjadi unsur Wakil Ketua DPD Provinsi Kalteng (kubu Ancol). Kita tidak boleh berkaki dua. Harus punya pendirian. Tidak boleh jadi ISIS atau ikut sana ikut sini,” kata Rizal berseloroh.
Rizal juga mengajak peserta musda untuk menyadari bahwa setiap keputusan politik pasti ada konsekuensinya. Termasuk mereka yang hadir pada musda tersebut juga harus siap jika nantinya keputusan soal pengakuan terhadap kepengurusan yang sah kembali berubah. Namun menurutnya, taruhannya paling terkait jabatan di kepengurusan, tapi tidak sampai kepada sanksi pemecatan.
Caretaker Ketua DPD Partai Golkar Kotim, HM Thamrin Noor mengatakan, musda tersebut merupakan amanah yang harus dilaksanakan. Dia bersyukur karena dukungan dari tokoh-tokoh Golkar tetap besar meski sedang didera konflik internal.
“Ada 15 PAC yang hadir. Ini menunjukkan Golkar di Kotim tetap solid. Saya memang didorong untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan saya siap. Tapi nanti kita serahkan kepada forum ini,” ucap Thamrin.
Sementara itu Rizal menyarankan, proses pembentukan kepengurusan yang baru harus disampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh Golkar. Ini untuk membuka komunikasi terhadap kader-kader yang tetap ingin berjalan bersama membesarkan Golkar Kotim.
Musda dan Rapimdasus tersebut turut dihadiri petinggi sejumlah partai politik seperti PPP, Gerindra, PKB, Perindo, Nasdem dan lainnya. Sementara itu Rampimdasus juga menjadi rangkaian acara tersebut karena penting untuk membahas persiapan Golkar Kotim menghadapi pemilu kepala daerah 9 Desember nanti. (ant/100715/beritasampit.com)
