Sekda Kotim, Putu Sudharsana SH
SAMPIT-Sekretaris Daerah Pemda Kotim, Putu Sudarsana, yang masih enggan memberikan komentarnya kepada awak media ketika ditanya terkait pembangunan jalan wengga metropolitan, yang saat ini juga menjadi sorotan DPRD Kotim.”Tanyakan saja di Dinas Pekerjaan Umum,” ujarnya setiap kali ditanya tentang anggaran pembangunan Jalan Wengga Metropolitan.
Apalagi dari pengakuan Putu bahwa dalam pengerjaan pembangunan diutamakan yang benar-benar mendesak. Apakah jalan perumahan wengga metropolitan itu masuk dalam kategori pembangunan yang mendesak, tetap saja Putu tidak mau menanggapi pertanyaan itu.
“Nanti ditanyakan ke SKPD masing-masing, Tanya saja di PU nanti data realnya ada di PU, pokoknya ditanya di Dinas PU,” Kilah Putu sambil berjalan menuju mobilnya usai melakukan pertemuan dengan Tim anggaran serta unsur pimpinan DPRD Kotim, Senin (16/5).
Sementara itu, Wakil DPRD Ketua DPRD Kotim, Parimus mengungkapkan bahwa untuk membahas apa yang menjadi sorotan saat ini, serta digelarnya rasionalisasi semuannya akan dibahas bersama pada rapat besar yang akan digelar Rabu (18/5) nanti.
“Apakah semua harus kita jawab, nanti terjawab ketika mana yang harus di rasionalisasi pada rapat besar di hari rabu, kenapa molor kita berpikir sebagian DPRD kolektif koligial sehingga sangat layak kalau ada tiga unsure pimpinan,” kata Parimus.
Digelarnya rasionalisasi merupakan hal yang wajar antara eksekutif dan legislatif, sebab disaan anggaran tidak mencukupi, maka akan ada rasionalisasi anggaran, tentunya untuk menyikapi hal itu, sangat penting dilakukan komunikasi antara lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah.
“Memang rapat ini pasti muncul ketika adanya rasionalisasi anggaran, jika anggaran tidak mencukupi maka ada rasionalisasi anggaran. Kalau dikatakan hilang ini berkaitan anggaran ini hal yang wajar ketika ada komunikasi antara eksekutif dan legislatif,”paparnya.
Sedangkan ketika ditanyakan tentang sorotan pembangunan jalan wengga metropolitan, hal itu sudah diungkapnya sebagai unsur pimpinan pada pihak Komisi IV untuk menindaklajutinya.
Sedangkan Dadang H Syamsu salah satu anggota dari fraksi PAN, menambahkan bahwa Peristiwa terjadi ini ketika terjadi selisih realisasi perencanaan terutama penerimaan yang mengakibatkan mungkin ada banyak kegiatan tertunda, karena dari pemerintah daerah ada selisih penerimaan sebesar Rp. 71 miliar,
“makanya tadi kita rapat tim anggaran dan DPRD untuk menutupi Rp. 71 muliar ini dari mana lagi kita ambil antara lain ditingkatkan lagi pendapatan, dan sekaligus menunda kegiatan-kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti perjalanan dinas dan juga Bimbingan teknis,”tandas Dadang. (bro/beritasampit.com)