SAMPIT– Komposisi belanja daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 berkurang menjadi Rp1.610.919.456.649,57. Pada APBD awal, belanja daerah telah ditetapkan sebelum perubahan sebesar Rp1.611.300.804.105,00 atau berkurang sebesar Rp 381.347.455,43 juta.
Kekurangan tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD-P yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim, Rabu (16/9).
Dalam penyampaian laporan hasil rapat Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemkab Kotim yang dibacakan Sekretaris Dewan Nur Aswan telah mendapatkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Parimus.
“Pada belanja sebelum perubahan sebesar Rp 1.674.710.449.000 triliun, setelah perubahan menjadi Rp 1.628.554.912.861,16 triliun, berkurang Rp 46.155.536.138 miliyar atau 2,76 persen,” kata Nur Aswan dalam laporan yang dibacakannya.
Sedangkan untuk surplus/defisit sebelum perubahan sebesar Rp 63.409.644.895 miliar dan setelah perubahan berkurang jadi Rp 17.635.456.212 miliar, berkurang sebanyak Rp 45.774.188.682 miliar sebesar 72,19 persen.
Kemudian pada Pembiayaan Daerah mengalami penambahan yang sebelumnya Rp 68.779.644.895, miliar setelah perubahan sebesar Rp 183.178.561.712 miliar bertambah Rp 114.398.916.817 miliar atau 166,33 persen. “Pengeluaran pembiayaan sebelum dan sesudah perubahan tidak ada perubahan yakni sebesar Rp 5.370.000.000,”paparnya.
Selanjutnya pada biaya Netto, sebelum perubahan sebesar Rp 63.409.644.895 miliar, bertambah sebanyak Rp 144.398.916.817 miliar, sehingga menjadi Rp 177.808.561.712 miliar bertambah sebanyak 180,41 persen. Dan pada Silpa sebesar Rp 160.173.105.499,84 miliar.
“Sasaran utama pembangunan Kotim pada akhir tahun 2016 ditargetkan, pertumbuhan ekonomi mencapai 1,15 persen, PDRB Perkapita 16,58 persen, penurunan angka pengangguran 2 persen, penurunan angka kemiskinan 5 persen, dengan 8 prioritas pembangunan, ketahanan pangan, infrastruktur, pembangunan pendidikan, kesehatan, daerah tertinggal, penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta reformasi birokrasi dan tata kelola,” pungkasnya. (bro/beritasampit.com)
