SAMPIT – Membangun rumah jabatan (Rujab) Bupati yang sangat megah dengan anggaran yang cukup besar, dinilai program pembangunan yang sangat mubazir oleh Pemerintah Daerah Kotim.
“Kita lihat seperti pembangunan Rujab, saya kira tidak perlu, apalagi selama kepemimpinan Supian Hadi dari periode pertama sampai periode kedua ini, kenapa ada terus pengerjaan. Kenapa tidak di stop dulu, berapa dana yang sudah dikuburkan terkuras untuk membangun rujab itu, dengan pagar yang begitu megah, sudah cukup saja, rumah itu hanya tempati oleh beberapa orang, rehab seperlunya saja,” jelas Muhammad Shaleh, Anggota DPRD Kotim, rabu (19/10).
Dari pengamatannya, upaya pemerintah daerah seperti melakukan rehab pada rujab serta melakukan pembangunan besar – besaran untuk kawasan obyek wisata, seperti ujung pandaran bukan langkah yang tepat. Apalagi masih banyak sarana infrastruktur seperti jalan yang bersentuhan ke masyarakat langsung ada yang belum tersentuh pembangunan.
“Bayangkan jika Rp. 30 miliar, saya mengukur anggaran yang sering kita bahas, berapa puluh jalan itu bisa dibangunkan yang sering dikeluhkan masyarakat, seperti di dalam kota ini saja banyak jalan belum terjamah oleh kita, termasuk penuntasan saluran air dalam kota ini, di guyur hujan lebat 2 jam saja, akan terjadi banjir, seperti rumah sakit saja banjir, itu sering kita terima laporan masyarakat,” terangnya.
Menurut Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, seharusnya anggaran yang cukup besar tersebut lebih memprioritaskan pembangunan yang bersentuhan ke masyarakat, dari pada melakukan pembangunan yang tidak begitu mendesak.
“Lebih baik anggaran yang besar itu diarahkan ke sana dari pada membangun rujab dan membenahi habis-habisan ujung pandaran. Saya bukannya tidak setuju dengan adanya tempat wisata, namun kembali lagi proyek besar ini bagaimana kajian ekonomisnya,” katanya.
Pemerintah Daerah harus benar – benar jeli dalam menyusun program pembangunan, apalagi di tengah kondisi ekonomi lesu saat ini. Jangan sampai program pembangunan pemerintah tidak tepat sasaran sehingga menjadi beban dan tidak dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.
“Jangan mentang-mentang kita punya duit lalu kita habis-habisan menggunakannya seperti memoles rumah dinas dan lain sebagainya. Boleh kita pancing dana puluhan miliar, namun menarik investor dari luar. Jangan semata – mata mengandalkan dana daerah, jika puluhan miliar masih banyak masyarakat yang lain berteriak,” tandas Shaleh. (ilm/beritasampit.com)
