DPR RI  Dukung Langkah Pemkab Audit PBS

PANGKALAN BUN – Langkah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang melakukan audit terjadap perusahaan besar swasta (PBS) Kelapa Sawit mendapat dukungan dari Komisi IV DPR RI.

Pada saat diaudit hasilnya dua perusahaan di Kotim yaitu PT Mustika Sembuluh dan PT Sukajadi Sawit Mekar diketahui menggarap lahan diluar izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dikantongi.

Anggota Komisi IV DPR RI, H Hamdhani kepada Berita Sampit, Minggu sore (15/1) mengatakan setiap perusahaan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah harus mengikuti aturan.

“Selain kelengkapan perizinan,  perusahaan harus menyelenggarakan usaha di wilayah yang telah diberikan izin. Artinya, jika perusahaan tersebut bergerak di bidang perkebunan, harus mengantongi Izin Usaha Perkebunan hingga izin HGU.”ungkap Hamdhani.

Dijelaskan Hamdhani, setelah mengantongi izin, sudah setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak menggarap lahan diluar HGU.

“Komisi IV DPR menyetujui audit itu. Memang penting. Komisi IV DPR RI juga akan melakukan Audit secara menyeluruh terhadap PBS yang ada di Kalteng. Jika melanggar akan ada tindakan hukum,” tegas politikus Partai NasDem .

BACA JUGA:   Upaya Kembangkan Pengolahan Produk Berbahan Ikan di Sukamara Dengan Berbagai Pelatihan

Masih kata Hamdhani,dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, uraian atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang dasar Pokok-pokok Agrarian (UUPA) bahwa di pasal 18 disebutkan  apabila HGU hapus dan tidak diperpanjang atau tidak diperbaharui bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas HGU kepada negara.

Maka, diatas tanah yang tidak terdapat HGU sudah pasti wajib dibongkar dan tanah tersebut diserahkan kepada negara. “Ya ini harus ditinjau ulang perusahaan yang memang menggarap di luar HGU. Tentunya jika menyalahi aturan harus diberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku”,imbuh Hamdhani.

Pada dasarnya setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak boleh melakukan aktivitas kerja diluar HGU yang telah ditentukan,karena aktifitas kerja tersebut berada di kawasan yang sudah keluar izin lokasi.

BACA JUGA:   Anggota PPK se-Kabupaten Sukamara Dilantik

“Izin lokasi itu bisa lebih luas atau sama dengan luasan HGU. Tapi HGU tidak bisa melebihi dari luasan izin lokasi. Tapi semua perusahaan tidak boleh melakukan penggarapan lahan sebelum izin HGU keluar. Ya harus digarap sesuai dengan HGU. Menggarap diluar HGU itu juga berdampak pada pendapatan pajak”,terang Hamdhani.

Lanjut Hamdhani, sebagian besar perkebunan kelapa sawit di Kalteng tidak menjalankan Permentan 2011. Padahal jelas, perusahaan wajib memberikan plasma sebanyak 20 persen dari luas HGU.

“Aturan Mentan banyak yang tidak direalisasikan. Padahal itu wajib”,tambah Hamdhani.

Sebelumnya, Pemkab Kotim berencana mengaudit PT Sukabumi Sawit Mekar dan PT Mustika Sembuluh karena disinyalir menggarap lahan di luar HGU. Pemkab Kotim juga telah mengaudit CV Agro Yakub yang diduga menggarap Hutan Produksi.

“Kita evaluasi perizinan investor di Kotim. Sehingga tidak ada pelanggaran yang merugikan Kabupaten Kotim”,beber Hamdhani.(man/beritasampit.co.id)