SAMPIT – Meski Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi salah satu daerah termaju di Kalimantan Tengah, namun yang cukup memprihatinkan masih banyak desa-desa, khususnya yang berada di wilayah pedalaman belum bisa menikmati kemajuan pembangunan daerah ini, salah satunya sarana penerangan atau listrik.
“Memang kita melihat selain infrastruktur, tapi yang sangat dibutuhkan masyarakat di pedalaman sana fasilitas lampu atau listrik, sebagai pembuka urat nadi perekonomian masyarakat itu memang sudah seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini maupun ke depan,” ungkap Parimus, Wakil Ketua DPRD Kotim, yang juga sebagai koordinator daerah pemilihan (Dapil) 4, senin (30/1/2017).
Diakui Politikus dari Partai Demokrat tersebut, bahwa kondisi geografis serta lahan yang berdiri diatas Hak Guna Usaha (HGU) yang menjadi kendala utama pemerintah dalam upaya memenuhi pasokan listrik ke wilayah pelosok.
“Kemarin di Desa Kenyala dan Tanah Putih untuk fasilitas listrik yang sempat saya ikuti dalam musrembang dan reses, bahkan sampai saat ini desa tersebut belum mendapatkan aliran listrik. Memang kendala sulitnya masuk fasilitas itu seperti kondisi akses jalan menuju ke sana karena terbatas HGU perkebunan, itulah yang menjadi kendala untuk mendapatkan fasilitas penerangan itu,” terangnya.
Upaya kerja sama dengan pihak perusahaan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut, apa lagi sebagian besar pihak Perusahaan Besar Sawit (PBS) memiliki daya listrik yang cukup besar, bahkan masih berlebihan dan bisa dibagikan ke pemukiman masyarakat desa terdekat.
“Ini yang didorong kami dan pemerintah daerah agar melakukan kerja sama dengan perusahaan setempat, intinya yang mana lebih dulu saja dan terbaik untuk masyarakat agar dapat mendapatkan fasilitas penerangan tersebut,” ujar Parimus.
Ditambahkan, selain fasilitas listrik, Bidang Pendidikan dan juga Kesehatan tidak pernah lepas dari sorotan para wakil rakyat tersebut, mereka menginginkan agar pada daerah tertentu yang memang belum mendapatkan bantuan pendidikan secara maksimal akan di terus didorong sehingga bisa terpenuhi.
“Seperti Kecamatan Telawang ada sekitar enam desa dan masing-masing kebutuhan mereka dari pendidikan banyak kekurangan guru-guru, belum lagi di Kecamatan-kecamatan yang berada di pedalaman sana, pembangunan seperti itu memang harus menjadi prioritas Pemerintah,” pungkasnya. (ilm/beritasampit.co.id)