Hamdhani Berharap  Sudah Saatnya 2017 Masyarakat Nelayan Bangkit

    PANGKALAN BUN – Masih ingat jaman doeloe ada lagu anak-anak, dengan syair, ”Nenek moyangku seorang pelaut, Gembar mengarungi luas samudra, Menerjang ombak tiada takut… dan seterusnya.

    Sekarang, syair lagunya lain, ”Nenek dan kakek orang nelayan, Gemar mengarungi lautan untuk menangkap ikan, Tapi saat pulang merasa takut, karena ikannya untuk tengkulak, karena banyak hutang”.

    Memang kenyataan phenomena tersebut diatas, karena saat ini masih ada para nelayan di Indonesia, termasuk di Kumai Kabupaten Kobar, yang hidupnya dililit hutang karena tidak punya modal untuk menangkap ikan, akhirnya pinjam ke tengkulak. Ketika penomena para nelayan di Kumai, ditanyakan ke Hamdhani. SIP.Sos, Anggota DPR.RI Perwakilan Kalteng, menjawab dengan tegas,”Kini sudah saatnya mulai tahun 2017, masyarakat nelayan di seluruh Indonesia harus bangkit dari keterpurukannya”.

    Hamdhani juga membeberkan,saat kunjungan kerjanya kepara nelayan di Kecamatan Kumai, selain mensosialisasikan dan mengupas serta membeberkan berbagai kebijakan pemerintah, di sektor Pertanian, juga di kelautan dan perikanan. Menurut anggota Komisi IV DPR RI itu, Presiden Joko Widodo menginginkan semuanya transparan, dalam artian APBN harus diketahui rakyat.

    “Jadi, saya juga akan menjelaskan secara terbuka APBN di sektor kelautan dan perikanan,” kata anggota DPR RI 2014-2019 daerah pemilihan Kalimantan Tengah itu, saat tatap muka dengan warga petani dan nelayan di Desa Teluk Bogam, Kecamatan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

    Menurut Hamdhani, setelah melalui perdebatan, berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPR.RI, maka Komisi IV DPR.RI menyetujui APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan Komisi IV DPR.RI juga telah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar memprioritaskan realisasi program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat di wilayah pesisir.

    Hamdhani juga menginformasikan kepada warga nelayan, sebelumnya sumberdaya dari berbagai sektor kelautan dan perikanan banyak dicuri dan dikeruk mencapai Rp300 triliun bahkan Rp600 triliun per tahun.

    Sumberdaya untuk menunjang kesejahteraan nelayan dari laut sangat melimpah, tapi sampai sekarang masih banyak nelayan yang rumahnya kumuh. Hidupnya banyak ditentukan oleh para tengkulak ikan. “Maka nanti di tahun 2017 ini semua, program-program Kelautan dan Perikanan, harus segera direalisasikan untuk mengkikis habis semua kendala yang merugikan para nelayan.

    Untuk mewujudkan kesejahteraan para nelayan dan pembudi daya ikan, Komisi IV DPR sangat mendukung arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2016-2017. Dan Komisi IV DPR telah meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan menindaklanjuti aspirasi pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan. Dijelaskan Hamdhani, sudah kewajiban pemerintah harus memberi kepastian usaha kepada seluruh pemangku, termasuk kepada masyarakat nelayan di daerah di bidang kelautan dan perikanan. Kemudian meninjau ulang peraturan presiden nomor 191 tahun 2014 dengan tetap memberikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada nelayan tanpa membatasi ukuran/tonase kapal. Meninjau ulang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 dan 57 tahun 2014 dan peraturan Menteri Kelautan nomor 1 dan 2 tahun 2015, antara lain dengan menerbitkan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dengan melibatkan para pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan. Dan memberikan subsidi pakan, benih obat-obatan bagi pembudidaya ikan.Termasuk asuransi pendidikan dan kesehatan. (ADVENTORIAL)

    (Maman Wiharja).