PANGKALAN BUN – Pejabat di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat menerima kritik dari masyarakat yang terkena musibah banjir diwilayah itu. Salah satu lokasi banjir yani di Kecamatan Arut Utara (Aruta).
Jhoni, salah seorang serorang tokoh pemuda di Kelurahan Pangkut Kecamatan Aruta saat dikonfirmasi beritasampit mengatakan pejabat he daknya tidak hanya datang memberi bantuan saat banjir saja.
Sebab kerap, hanya memberi bantuan baik pemerintah daerah maupun perusahaan disekitar saat musibah banjir saja baru datang. Dia mengatakan bahwa memantau lokasi banjir kebeberapa desa di wilayah Kabupaten Kobar,hl harusnya ada solusi.
“Tentunya harus ada solusi dan lainnya. Sehingga tidak hanya saat musibah saja baru pejabat datang,” ujarnya, (26/2/2017).
Jhoni juga mengatakan bahwa banjir diwilayah Kecamatan Aruta yang melanda lebih dari 10 desa, selain akibat seringnya hujan, juga disebabkan semakin luasnya pebukaan lahan, khususnya lahan untuk HTI (Hutan Tanaman Industri) dan kebun Kelapa Sawit.
“Karena di wilayah kecamatan Aruta,hanya perusahaan HTI dan Kelapa Sawit yang membuka lahan secara besar-besaran,disepanjang aliran sungai arut.Kalau masyarakat membuka lahan hanya kecil-kecilan saja,untuk kebun Jagung,Singkong atau cabe rawit,” ungkap Burhan dan Jhoni warga Pangkut.
Dampak dari semakin meluasnya membuka lahan lanjut Jhoni, maka pada saat musim hujan,serapan air semakin berkurang karena lahannya gundul, akibatnya air hujan dari lereng/bukit langsung meluap ke sungai Arut.
“Sehingga kalau sudah meluap,akhirnya membanjiri rumah-rumah penduduk. Dan masalah ini sampai sekarang hanya menjadi buah ceritra masyarakat saja tak pernah ada tindakan tegas dari pemerintah,” imbuhnya.
Ditambahkan bahwa sudah saat Aruta yang rawan banjir di bangun sebuah embung, agar banjir tidak meluap ke sungai Arut. Masih kata Jhoni, boleh-boleh saja ada perluasan untuk membuka lahan baru. Namun, dampak negatifnya harus dipertimbangkan sedini mungkin, agar setiap tahun tidak terjadi banjir. (man/beritasampit.co.id)