Sebagian OPD Tak Hadir, Bupati Pulpis Geram

    PULANG PISAU – Dalam upaya mempersatukan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau, Pemerintah De
    Daerah beberapa waktu yang lalu menggelar Forum Gabungan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan di Aula Bappeda komplek perkantoran, Kecamatan Kahayan Hilir, Senin(13/3/17) lalu.
    Dipimpin Langsung Bupati Pulpis H.Edy Pratowo dan Wakil Bupati Pudjirustaty Narang, didampingi H.Ahmad Fadli Rahman Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pulpis serta dihadiri Seluruh OPD.
    Bupati Pulpis H.Edy Pratowo marah bukan tanpa sebab, melainkan karena dikagetkan ada beberapa OPD yang tidak hadir tanpa memberikan keterangan. Sebab,  dalam forum tersebut merupakan upaya merangkul seluruh kegiatan dimana daerah yang dapat dikembangkan pembangunan.
    Sebagai orang nomor satu di Pulpis, ia mempertanyakan keberadaan kepala dinas yang tidak mengikuti forum. “Hari ini ada kepala dinas yang tidak hadir kenapa,” tanya Edy.
    Diketahui, dari seluruh Kepala Dinas terdapat beberapa kursi kosong sehingga terkesan sengaja tidak mengikuti forum”diam dikantor” dan terdapat beberapanya melakukan perjalanan keluar daerah.
    “Ini penting karena akan disampaikan dalam musyawarah tingkat provinsi, dalam forum ini kita bisa mendengarkan kesiapan seluruh OPD,jika tidak ini akan menjadi kendala,” Ujarnya
    Dengan mendengarkan kesiapan OPD yang telah menerima usulan usulan pada musrenbang tingkat kecamatan, melalui forum ini dinilai sangat penting karena dari usulan usulan itu telah disepakati sebesar 50 persen yang masuk program program pembangunan di setiap OPD.
    “Hari ini cukup kita singkronisasikan, dari hasil Musrenbang kecamatan sepakat 50 persen mana yang lebih di prioritaskan, supaya kegiatan kita selesai pada tahun terakhir,” Ujarnya.
    Ia berharap di tahun terakhir Pemerintahan Edy-Taty kegiatan dapat tercapai dan tidak terjadi kendala pada kegiatan ditahun 2018. Menurutnya, program program pembangunan di OPD akan disampaikan pada Musrenbang tingkat Kabupaten jika tidak masuk usulan.
    “Jangan sampai program program pembangunan di OPD tidak masuk karena jika tidak disampaikan seluruh OPD  tidak dapat maksimal di tahun 2018,” Katanya.
    Tambahnya, tidak hanya itu, saat ini yang jmenjadi kendala dalam menjalankan program pembangunan di setiap OPD yang berada dari daerah hulu hingga hilir akan sangat sulit untuk diawasi dan pelaksanaannya. (pra/beritasampit.co.id)