Kalteng Masuk 10 Terbaik Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

    PALANGKA RAYA — Mewakili Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (15/3), Wakil Gubernur Habib Said Ismail menerima penghargaan 10 peringkat terbaik Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi.

    Piagam bagi 10 provinsi terbaik itu diserahkan Menteri Dalam Negeri RI dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017 yang digelar di Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta.

    Menanggapi masuknya Kalteng dalam 10 peringkat terbaik Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2017, Wagub Habib Said Ismail memberikan apresiasi dan mengucap syukur atas keberhasilan ini. Selanjutnya, menurut Wagub, pihaknya akan mencoba semakin meningkatkan peran tim terpadu yang menerima amanat dari Permendagri. “Tim terpadu ini bukan hanya di provinsi, tetapi juga sampai kabupaten/kota,”katanya melalui rilis yang diterima Berita Sampit.

    “Di Kalteng semua sudah terbentuk, namun ada beberapa daerah yang masih kurang koordinasi dan informasi tentang keadaan di daerahnya masing-masing,”tambahnya.

    Kesepuluh provinsi juara Rencana Aksi Daerah Tingkat Provinsi tersebut, antara lain : Lampung di peringkat pertama, disusul berturut-turut Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jambi, DI Yogyakarta, Aceh, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan.

    Menurut Wagub, terkait fungsi dari KABINDA, Pemprov Kalteng akan berkoodinasi dengan mereka guna mengetahui peta daerah-daerah yang rawan konflik, baik yang berkenaan dengan konflik pasca Pilkada maupun konflik yang bersifat SARA. “Intinya ke depan Pemprov melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait akan semakin mempererat, memperkuat, dan menggenjot kinerja-kinerja aparat yang berwenang, khususnya dari Kerbangpol dan lainnya,” tegasnya.

    Kedepan, Pemprov Kalteng nantinya akan lebih bersinergi dengan dinas, lembaga atau instansi yang terkait penanganan konflik sosial ini, antara lain TNI, Polri, jaksa dan pengandilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Wagub meyakini, dengan niat dan itikad baik ini, penanganan konflik sosial di Bumi Tambun Bungai akan lebih mantab, terarah, terkoordinasi.

    “Dan Insya Allah kita akan bisa menangani konflik-konflik yang nantinya mungkin terjadi di daerah kita,” imbuhnya.

    Atas nama Pemprov Kalteng, Wagub juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kemendagri yang telah memberikan penghargaan ini. “Semoga peringkat kedelapan tahun ini, tahun depan bisa menjadi urutan lima besar ke depan nanti, terima kasih atas dukungan semuanya.”harapnya.

    Selain penyerahan penghargaan, dalam Rakornas yang dibuka secara resmi oleh Menko Polhukam RI, Wiranto, ini juga dilakukan penandatanganan Pedoman Kerja Atas Nota Kesepakatan antara Polri dengan Kemendagri, Kemensos, Kemenkes, Kemenkominfo, Kemen PPA, TNI, dan BIN tentang Penghentian Kekerasan Fisik dan Perlindungan Korban dalam rangka Penanganan Konflik Sosial. Penandatangan ini disaksikan Menko Polhukan dan Menteri Dalam Negeri.(nt/beritasampit.co.id)

    Follow Berita Sampit di Google News