Kariyadi: “Dikabulkannya Permohonan DPRD Katingan Oleh MA Bukanlah Putusan Pemakzulan”

    KASONGAN – Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohon DPRD Katingan atas pendapat DPRD Katingan atas dugaan perbuatan tercela, melanggar etika, dan melanggar peraturan perundang undang-undangan yang dilakukan oleh bupati Katingan.

    Menurut Kariyadi anggota DPRD Katingan dikabulkannya permohonan DPRD Katingan oleh MA bukanlah putusan pemberhentian.

    “Ya, gugatan memang dikabulkan atas uji materi DPRD, namun tidak pada putusan memberhentikan atau memakzulkan bila dilihat pada direktori putusan MA,” ujar Kariyadi dengan beritasampit.co.id via whatsapp. Kamis, (30/03).

    Sebelumnya dikabulkanya permohonan DPRD Katingan oleh MA hal tersebut terungkap melalui website resmi Mahkamah Agung.

    Mengabulkan Permohonan Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan tanggal 14 Februari 2017 tersebut, Menyatakan keputusan DPRD Katingan nomor 7 tahun 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang pendapat DPRD Katingan atas dugaan perbuatan tercela, melanggar etika, dan melanggar peraturan perundang undang-undangan yang dilakukan oleh bupati Katingan, Berdasar hukum.

    Keputusan tersebut berdasarkan rapat Permusyawaratan mahkamah agung pada hari Rabu 29 Maret 2017.

    Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Katingan.

    (Kwt/beritasampit.co.id)

    Follow Berita Sampit di Google News