KASONGAN – Proses pemakzulan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan akhirnya mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung (MA).
Hal tersebut terungkap melalui website resmi Mahkamah Agung.
Mengabulkan Permohonan Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan tanggal 14 Februari 2017 tersebut, Menyatakan keputusan DPRD Katingan nomor 7 tahun 2017 tanggal 13 Pebruari 2017 tentang pendapat DPRD Katingan atas dugaan perbuatan tercela, melanggar etika, dan melanggar peraturan perundang undang-undangan yang dilakukan oleh bupati Katingan, Berdasar hukum.
Keputusan tersebut berdasarkan rapat Permusyawaratan mahkamah agung pada hari Rabu 29 Maret 2017.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Katingan.
(Kwt/beritasampit.co.id)
