​HORE…2017 Penyaluran ADD Langsung Masuk Rekening Desa Lho

    PANGKALAN BUN – Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) nomor 50/PMK.07/2017, yang antara lain didalamnya tertuang tentang perubahan mekanisme penyaluran Anggaran Dana Desa (ADD), langsung masuk kerekening masing-masing Desa, alias tidak lagi melalui pemerintah daerah, disambut gembira oleh para kepala desa di Kabupaten Kobar.

    Sebab, menurut sejumlah kepala desa, jika ADD dari pusat dikucurkan melalui pemerintah daerah, sering bertele-tele, bahkan sampai antri berjam-jam di Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan Rakyat (BPR).

    “Berbagai kerumitannya, mencairkan ADD kalau dijabarkan cukup panjang pak, yang penting sekarang dengan adanya Permenkeu no 50/PMK.07/2017 mudah-mudahan pencairan ADD lebih mudah dan lancar,” aku sejumlah Kades, yang tidak mau disebutkan namanya kepada beritasampit.co.id. Sabtu (15/4/2017).

    Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa (DPMD) Kobar Rustam Efendi, membenarkan tahun ini 2017 ADD dari pusat akan disalurkan melalui masing-masing rekening desa,melalui Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Kobar.

    “Kami menyarankan untuk meningkatkan performa dalam penyerapan anggaran Dana Desa (DD), semua kepala desa membuat laporan pertanggung jawabannya harus tepat waktu.Karena anggaran sebelum masuk kerekning desa akan dikontrol ketat oleh KPPN,setelah laporan beres maka dan akan disalurkan kerekening desa,” ujar Rustam.

    Menurutnya, penyaluran dipastikan akan lebih ketat dari sebelumnya karena semua akan dipantau langsung oleh kementerian keuangan. Pemberian Dana Desa juga akan mempertimbangkan hasil realisasi kerja Pemerintah Desa di periode (tahab) atau pun hingga tahun sebelumnya.

    “Desa tidak akan punya kesempatan lagi untuk bermain-main dalam merencanakan pembangunan. Dan jumlah Dana Desa bisa jadi akan berubah bila performa atau kinerja desa dalam realisasi anggaran dan pelaporan makin memburuk,” jelasnya.

    Selain itu kata Rustam,  standar penyerapan Dana Desa juga akan ditingkatkan. Sebelumnya, pemerintah desa harus memberikan laporan penyerapan minimal 50 persen untuk mendapatkan dana tahap selanjutnya. Sekarang lain, pemerintah meningkatkan standarnya menjadi 75 persen penyerapan anggaran dan 50 persen hasil fisik.

    ”Untuk itu standar penyerapan dari masyarakat harus ditingkatkan, ini wajib bagi para kepala desa,sebagai penyelenggaran pemerintahan desa”,beber Rustam Efendi.

    (man/beritasampit.co.id)