​Revisi Perda, Penjual Miras Tak Berizin Bakal Dipenjara dan Denda

    SAMPIT – Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sangat serius untuk mengatasi maraknya penjualan minuman keras tanpa izin yang berkedok penjual sembako.

    Dengan merevisi peraturan daerah (Perda) tentang Miras dimana menetapkan denda manimal sebesar Rp25 juta dan kurungan 3-6 bulan tentu akan menekan maraknya penjualan miras.

    Kepala Dinas Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPPMTPSP) Kabupaten Kotawaringin Timur, Johny Tangkere mengatakan didalam revisi Perda Miras yang baru, banyak kelebihan.

    Didalamnya juga mengadopsi peraturan Kementrian Pangan selain Perpres dan Kementrian Perdaganan.

    Jika dilihat dari peraturan daerah sebelumnya lanjut Johny, bagi setiap pelanggar hanya dikenakan dengan Rp1 Juta, yang membuat tidak penjual miras tidak kapok untuk menjual barang itu lagi.

    “Dulu dendanya hanya 1 Juta, tentu penjual tidak kapok walau direzia, maka dengan Perda baru nanti dengan denda minimal Rp25 Juta dan denda Maksimal Rp50 Juta bisa memberantas penjual tanpa izin,” ucapnya, Rabu (10/5/2017).

    Jhony menambahkan dalam Perda baru ini tentu dalam pemberian Saksi akan dikenakan UU Pangan, di mana dalam UU tersebut sanksi pidana yakni ancaman penjara selama lima tahun dan denda sampai dengan Rp6 miliar.

    “Dalam Perda baru nanti pelanggar juga dikenakan UU Pangan, tentu saksi akan lebih berat, semoga perda baru nanti menekan peredaran miras dikotim,” ungkapnya.

    Untuk Kotim sendiri disebutkan hanya ada dua tempat yang boleh menjual minuman beralkohol. Itupun minum ditempat sesuai aturam itu diberikan kepada Hotel Aquarius karena bintang 4 dan Hypermart.

    “Saya dikira melindungi penjual miras di Kotim di Sampit. Mohon maaf kita tegas. Saya tegaskan selain dua itu sesuai aturan semua penjual miras di Sampit tidak berizin. Jadi nantinya pelaksana dilapangan bisa melakukan tugas nya sesuai aturan untuk melakukan penindakan sesuai Perda baru,” pungkasnya.

    (bnr/beritasampit.co.id)