H-7 Perusahaan Wajib Bayarkan THR, Bila Tidak Sanksi Tegas Menanti

    SAMPIT – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Eka Bima, mengatakan, ada dua peraturan yang mengatur dalam ketentuan terkait penerimaan Tunjaangan Hari Raya (THR).

    Pertama, semua pekerja yang sudah bekerja selama satu bulan wajib mendapatkan THR dan kedua perusahaan wajib membayarkan THR kepada karyawannya paling lambat H-7 atau tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

    “Sesuai Permenaker yang baru, tidak lagi berbicara status hubungan kerja. Tapi berbicara masa kerja, apabila sudah bekerja selama satu bulan. Apapun status hubungan kerjanya, perusahaan harus membayarkan THR nya, selambat-lambatnya H-7,” kata dia, Jumat (2/6).

    Karena berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja (permenaker) no 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR), bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

    Semua perusahaan wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan, secara terus menerus atau lebih.

    Yang mana THR, tersebut selambat lambatnya harus diberikan H-7 sebelum hari raya. Dan apabila ada perusahaan yang lambat membayar THR, akan dikenakan denda sebesar 5 % dari total THR yang harus dibayarkan.

    “Uang denda sebesar 5% tersebut, nantinya diserahkan ke serikat pekerja atau koperasi. Sedangkan bukti pembayarannya dilaporkan ke kita,” terangnya.

    Bima, juga mengharapkan kesadaran perusahaan terkait pembayaran THR, seperti apa yang terjadi ditahun-tahun sebelumnya, perusahaan menaati dan tidak ada masalah.

    “Untuk surat edaran kepada perusahan sudah kita edarkan, dan diharapkan perusahaan paham akan hal ini seperti tahun sebelumnya, jika memang ada kariawan yang tidak dibayarkan THRnya kami harapkan untuk dapat melaporkannya kepada kami,” tutupnya.

    (fzl/beritasampit.co.id)