​Pemeriksaan ASN Puskesmas Tanpa Koordinasi Rusak Citra Dinkes

    SAMPIT – Langkah Satpol PP Kotim dengan melakukan pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Puskesmas Ketapang I, selain melampaui kewenangannya dan tanpa koordinasi telah merusak citra Dinas Kesehatan setempat.

    Akibat pemeriksaan terhadap ASN di Puskemas Ketapang I, sekejab kesan terbangun opini perangkat Puskesmas di Kotim, melegalkan praktik secara merata. Langkah Satpol PP mulai disayangkan, karena telah membenturkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang seharusnya berkoordinasi.

    Pemeriksaan sepihak Satpol PP pada pekan pertama masuk liburan lebaran sontak mengagetkan, tak terkecuali para pejabat tinggi dilingkungan Pemkab Kotim.

    Motif pribadi kini mencuat hingga membawa kekekuatan wewenang para pejabat aehingga  bisa mempengaruhi profesionalitas, kini saling membangun opini. Informasi yang dihimpun beritasampit.co.id, sebelum kejadian pemeriksaan oleh Satpol PP. Kepala Puskesmas Ketapang I terlibat beda pendapat dengan salah satu bidan (istri petinggi Satpol PP) dan masalah ini sempat didamaikan di tingkat dinas.

    Meski sudah berdamai, dari keterangan yang di dapat, hubungan kerja bawahan berikutnya tidak membaik dan berujung turunnya Satpol PP dibawah kendali orang dekat si bidan.

    “Memang ada masalah, ribut- ribut begitu lah, karena itu datang ke dinas terus didamaikan. Kami juga semua kaget baru tiga hari masuk kerja langsung ribut begini. Padahal masih suasana halal bihalal,” kata salah satu sumber di Dinas Kesehatan Kotim.

    Menurut keterangan sumber ini juga, pihak masih melakukan investigasi dan mempelajari terhadap masalah ini secara internal dengan objektif.

    Untuk diketahui, Kepala Puskesmas Ketapang I saat ini dijabat seorang dokter gigi dengan pangkat golongan IVa. Untuk di Kabupaten Kotim, Informasi yang di dapat di lingkup dinas kesehatan seorang dokter bila disuruh memilih lebih memilih fungsional dari pada menjadi kepala Puskesmas.

    “Kalau jadi kepala Puskesmas itu tunjangannya sekitar 500 sebulan. Kalau jadi dokter fungsional bisa 4 juta. Dokter terkadang jarang mau jadi kepala Puskesmas. Tapi masalah ini kami masih terus pelajari,” katanya.

    Sementara itu Plt Sekda Kotim Halikin Noor saat dikonfirmasi soal ini masih enggan mengomentari secara detail apa langkah yang akan diambil. “Nanti akan dikoordinasikan dulu,” katanya singkat.

    (bro/beritasampit.co.id)