​OTT Tanpa Koordinasi Bisa Terancam Pidana !

    SAMPIT – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan sendirian tanpa melibatkan Instansi lain oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, kepada tiga pelaku di Puskesmas Ketapang I dan tidak berkoordinasi pada Rabu, (5/7/2017) bisa terancam pidana.

    Pasalnya dari Informasi yang dihimpun oleh beritasampit.co.id pada saat satpol PP mendapat laporan dari pegawai Puskesmas terkait pemotongan Insentif JKN tidak melakukan Koordinasi dengan Satgas Saber Pungli yang lain tentu ini melanggar wewenang dan fungsi masing-masing instansi.

    “Tentu apa yang dilakukan oleh Satpol PP yang menindak tanpa Koordinasi itu salah karena dalam Perpres No 87 Tahun 2016 pasal 8 ayat 5 tentang Satgas Saber Pungli itu sudah jelas tercantum,” kata Nurrahman Rahmadani, SH Mahasiswa Program Nagister Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, kepada beritasampit.co.id, Jumat (7/7/2017).

    Lanjut Danny sapaan akrabnya Nurrhaman ia juga menambahkan petugas SatPol PP yang melakukan penindakan OTT tersebut juga bisa terkena pidana dimana mereka melakukan tindakan pengeledahan yang bukan kewajibannya.

    “Benar saja Satpol PP melakukan OTT karena mereka termasuk Tim Saber Pungli, tapi semua itu ada prosedur dan Tugasnya masing-masing apa lagi sampai mengeledah tanpa koordinasi pihak berwajib bisa terancam pidana itu kerena bukan tugas dari Satpol PP,” ungkap Danny.

    Dalam pasal 429 Ayat 2 KUHP dimana berbunyi dengan hukuman yang serupa itu dihukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pada waktu penggeledahan rumah dengan melampaui batas kekuasaannya atau dengan tidak mengindahkan peraturan yang ditentukan dalam undang-undang umum, memeriksa atau mensita surat-surat buku-buku atau surat yang lain (K.U.H.P.35,63,92,167s).

    “Apabila memang perbuatan tersebut bukanmerupakan pungli, maka orang yang di tangkap dalam OTT tersebut bisa menuntut balik terhadap tindakan Satpol PP tersebut,” ungkapnya.

    Terdengar kabar rumor bahwa tindakan Satpol PP tersebut bersifat pribadi dimana ada permasalahan internal terlebih dahulu yang melibatkan istri pegawai Satpol PP yang bekerja di Puskesmas Ketapang I.

    (bnr/beritasampit.co.id)