OTT Satpol PP Tidak Tepat dan Borpotensi Membuat Gaduh

    SAMPIT – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada kedua bendahara Puskesmas Ketapang I yang dilakulan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kotawaringin Timur (Kotim), terkait pemotongan uang Insentif Jaminan Kesehehatan Nasional (JKN) pegawai, terjawab apakah itu salah atau benar.

    Tindakan tersebut juga berpotensi membuat gaduh antar isntansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sinyal tindakan yang salah itu muncul dari pernyataan Kepala Inspektorat Kotim, Otter, SH sebelumnya bahwa pihak Satpol PP mengakui kesalahan dan meminta maaf. 

    Ditambah lagi, saat beritasampit.co.id mengkorfirmasi ke Plt Sekertaris Daerah (Sekda) Kotim, H. Halikin Noor bahwa apa yang dilakukan Satpol PP merupakan tindakan tidak tepat, karena belum berkoordinasi saat melakukan OTT dan pihak Satpol PP juga sudah minta maaf.

    “Kita mengakui apa yang dilakukan Satpol PP memang salah seharusnya berkoordinasi dengan tim saber pungli, dan setelah kita telusuri pada gelar perkara kemarin uang tersebut dipotong memang sudah disetujui untuk peningkatan biaya akreditasi. Walau ada yang tidak setuju. Informasi dari kepala dinas kesehatan kemarin bahwa pemotongan tersebut tidak memaksa,” kata Halikin Noor, saat dihubungi beritasampit.co.id, Minggu,(8/7/2017).

    Selain itu lanjut Halikin, untuk masalah ini sudah ditelusuri oleh pihak kepolisian dan akan menunggu hasilnya nanti. “Kita berharap kejadian ini tidak terulang lagi dan kita menunggu hasilnya. Maka dari itu diutamakan koordinasi. Memang mengucapkan koordinasi mudah, tapi untuk melaksanakannya sangat sulit, bisa terjadi kesalah-kesalahan yang tidak disadari,” terang Halikin.

    Ia juga menambahkan setelah kejadian ini selesai, akan menyurati seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Agar jika ingin pemotongan insentif atau gaji dilakukan walau, sudah mendapat kesepakatan harus dilakukan sesuai persedur.

    “Jadi kejadian ini kita ambil hikmahnya saja untuk menjadi pelajaran. Setelah selesai, kasus ini semua SOPD akan kita surati. Jika ingin melakukan pemotongan hak pegawai tidak seperti itu, harus sesuai prosedur,” jelasnya.

    (bnr/beritasampit.co.id)