​Hasil Konsultasi Ke Pusat, Tak Ada Aturan Yang Melegalkan Pungutan Komite

    SAMPIT-Ternyata persoalan komite yang selama ini bergeming ditengah masyarakat Kotawaringin Timur, itu mendatangkan jawaban atas Pungutan Komite yang dinilai merugikan masyarakat pada umumnya tersebut.

    Bahkan dalam hal ini pihak Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur bersama dinas Pendidikan kabupaten sampai melakukan kunsultasi ke tingkat pusat yakni pihak Kementrian Pendidikan serta tim saber pusat. Hasil konsultasi tersebut cukup mengejutkan, dimana selama ini pemungutan komite tidak dibenarkan lantaran tidak ada aturan yang memperbolehkan hal tersebut.

    “Kami dari komisi III sudah melakukan konsultasi ke jakarta, dan hasilnya tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan pungutan uang komite itu kepada siswa,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun Selasa (18/7/2017).

    Dia juga menegaskan, dengan adanya hal ini artinya dinas pendidikan kabupaten Kotim kedepannya harus bisa bekerja sama, terutama pada saat pembahasan anggaran supaya program-program didunia Pendidikan ini lebih diperhatikan.

    “Karena ini menyangkut kepala daerah ,kita ingat program pendidikan gratis ini ada program prioritas bupati, artinya kepala dinas harus mempu mewujubkan itu. Kami tidak ingin dunia Pendidikan dikotim semakin menurun dan Disdik harus segera punya solusi bagi sekolah dikotim terutama SMP Negeri dan SD negeri,”ujar Rimbun

    Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPRD Kotim Sutikno. Menurutnya berdasarkan hasil konsultasi di Jakarta tidak ada dasar hukum untuk melegalkan sekolah untuk menarik pungutan komite kepada siswa.

    “Saya minta kepada sekolah yang berstatus sekolah negeri dari khsusunya SMP Negeri dan SD Negeri di Kotawaringin Timur untuk segera menghentikan pungutan uang komite. Karena ini sudah bertentangan dengan aturan dan tim saber pun diminta untuk mengawasi hal ini, indikasinya jelas ada unsur Pungli,”timpal Sutik

    Dia juga menuturkan sekolah sebenarnya bisa saja melakukan pungutan, namun pungutan ini harus dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat, nilainya pun harus seikhlas yang memberikan.

    “Tidak boleh melakukan pungutan tapi boleh meminta sumbangan namun tidak mengikat dan nilainyapun seikhlasnya saja,saya rasa itu sah saja,”tutupnya.

    (drm/beritasampit.co.id)