​TIM Audit Pemkab Mengaku Sudah Periksa Enam PBS, Termasuk CV Yaqub

    SAMPIT-Tundingan dari pihak DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur yang menyatakan bahwa tim audit perizianan pemkab Kotim tidak bekerja maksimal selama ini terbantahkan oleh pernyatan, Plt Sekda Kotim, Halikinor saat dikonfirmasi awak media baru ini.

    Halikinor mengatakan tim audit sejak terbentuk dan di SK kan sudah memeriksa sebanyak enam perusahaan perkebunan kelapa sawit di kotawaringin timur,diantaranya perusahaan yang beroperasi di empat kecamatan yaitu Kecamatan Telawang,tiga PBS yang sudah di audit, di Kecamatan Seranau satu perusahaan ,Kecamatam kota besi satu perusahaan ,dan Parenggean satu perusahaan.

    Bahkan dari hasil Tim Audit ini pun menurutnya sudah ada yang dilaporkan ke Gubernur Kalteng dan pihak kepolisian Polda Kalteng, untuk tindak lanjutnya .

    “Guna menjaga keamanan dunia investasi kami tidak ingin membuka nama-nama perusahaan ini ke public terlebih dahulu sebab ,yang mengambil kebijakan terkait ini ialah pihak Provinsi,” ujarnya.

    Namun yang terpenting saat ini menurutnya  sudah ada enam perusahaan yang sudah di audit perizinanannya berdasarkan laporan masyakat,” Yang pasti sudah kita lakukan ekspos dengan rekan-rekan media beberapa waktu lalu sudah ada enam perusahaan yang sudah kita audit,”ujar PLT Setda kotim tersebut.

    Dia juga menambahkan, saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang dipanggil oleh polda kalteng untuk dimintai keterangan sebab ada pelanggaran hukum yang mungkn saja dilakukan oleh PBS itu sendiri.

    “Pemkab tidak main-main dalam melakukan audit perizinan,jika ada perusaahan yang melakukan penggarapan diluar ijin ,menggarap hutan produksi dan menanam sawit hingga bibir sungai serta pelanggaran lainnya maka harus siap untuk berhadapan dengan hukum,”tutur Halikinor .

    Sementara untuk CV Yaqub tersebut memiliki garapan lahan dan tanaman sawit sebanyak 500 hektare lebih. Namun ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan pihak polda kalteng CV tersebut memiliki ijin untuk (HTR) Hutan Tanam Rakyat.

    “Yang kami tau perusahaan itu sudah memiliki ijin untuk hutan tanam rakyat (HTR ) artinya jika perusahaan ini sudah ada ijin HTR nya sekarang tinggal pembuktian saja kemasyarakat.Jika itu HTR tinggal cek kembali ke masyarakat apa kah itu benar apa tidak,” tutupnya.

    (drm/beritasampit.co.id)