SAMPIT-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berencana akan memanggil seluruh pimpinnan Perkebunan Kelapa Sawit dalam waktu dekat ini. Hal ini dilakukan untuk membahas perihal Corporate Social Responsibility atau tangung jawab sosial (CSR) .
Halikinoor selaku Plt Sekda Kotim, di konfirmasi awak media baru ini menjelaskan seluruh pimpinan kelapa sawit ini dipanggil untuk mempertanyakan tanggung jawab perusahan perkebunan kelapa sawit yang mana dinilai masih kurang memperhatikan masyakat sekitar oprasional mereka.
Dia menuturkan dalam rangka pembahasan nantinya,melalui forum CSR yang dibentuk oleh pemerintah daerah kabupaten kotawaringin timur tersebut , diharapkan semuanya bisa terarah dengan baik sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.
“kami berencana akan kumpulkan seluruh pimpinan perkebunanan kelapa sawit untuk duduk bersama membahas tentang CSR dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.
Dia mengaku selama ini forum CSR memang mengalami banyak kendala dalam hal mengumpulkan seluruh pimpinan perusahaan sawit dari 53 perusahaan tersebut. Bahkan ketika yang diharapkan pemimpin perusahaan yang mana bisa mengambil kebijakan dan keputusan disaat penting tersebut, tidak bisa hadir, dan memilih untuk di wakilkan.
“Memang sulit untuk mengumpulkan pimpinan perusahaan sawit ini, toh kalaupun mereka datang, itu hanya perwakilan yang tidak bisa mengambil keputusan, hal ini yang sangat kita sayangkan,” timpal Halikin
Ketua forum CSR ini juga mengatakan, selama ini dana CSR memang sudah ada yang terealisasi, terutama untuk perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi prioritas dan fakta dilapangan. Hal ini nantinya akan diwacanakan kedepan untuk dirubah.
“harapan kami tidak hanya jalan saja namun semua sektor juga diperhatikan seperti halnya dibidang kesehatan ,pendidikan dan usaha kecil menengah atau mikro dan juga bidang pertanian,” pungkasnya.
Menurutnya saat ini yang perlu menjadi pusat perhatian lebih yakni masalah pendidikan. Hal ini di sebabkan ,pendidikan adalah program prioritas, terutama yang masih menjadi kendala adalah gajih tenaga guru dan fasilitas sekolah diluar korikulum.
“Itu yang jadi perhatian kita saat ini supaya tidak ada lagi pungutan kepada orang tua siswa ,artinya kita ingin dana CSR ini juga di arahkan untuk dunia pendidikan sehingga kami di forum CSR ingin duduk bersama dengan seluruh pempinan perusahaan sawit di Kotim ini,” jelasnya.
Disinggung kapan jadwal pertemuan dengan pihak PKS tersebut, Halikin menyatakan masih dalam pembahasan di internal pemerintah daerah khususnya Forum CSR.
“Saat ini kami masih mengatur jadwalnya melihat kondisi kesibukan rekan-rekan yang ada di forum ini, harapannya setelah 17 Agustus sudah bisa duduk bersama,” tutupnya.
(drm/beritasampit.co.id)
