​Pemilihan Rektor Dinilai Serampangan, Ini Kata Presma UPR

    PALANGKA RAYA – Pihak Universitas Palangka Raya dinilai mahasiswa tidak pernah terbuka mengenai mekanisme pemilihan rektor di UPR dan jelas serampangan, dalam hal itu mahasiswa pun angkat bicara (19/7/2017). Presiden mahasiswa UPR Jimmy B.S menyayangkan kurangnya keterbukaan Pihak rektorat pada pemilihan rektor tahun 2017.

    “Saya sangat menyayangkan dengan senat UPR dan Pimpinan Upr seharusnya mereka mensosialisasikan dan terbuka kepada mahasiswa dan dosen dilingkungan UPR bukan malah sebaliknya semuanya terkesan tertutup dan ada yg disembunyikan,” katanya.

    Melihat apa yang terjadi di UPR saat ini mahasiswa UPR menganggap dan menilai pengelolaan UPR serampangan dan terindikasi politik praktis, juga mahasiswa menilai ada beberapa hal yang tidak sesuai seperti yang disampaikan Jimmy B.S. “Dekan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat rektor, padahal kegiatan pemilihan senat. Seharusnya, ketua senat universitas yang menyurati ketua senat fakultas,” katanya.

    “Masih menggunakan surat rektor dan undangan atas tanda tangan dekan, dan forum rapat tidak jelas, apakah rapat senat atau rapat guru besar, jawaban dekan rapat guru besar, sementara guru besar belum ada forumnya, kalaupun ada seharus nya yg mengundang ketua guru besar bukan dekan,” tegas Jimmy.

    Ditambahkannya, yang paling fatal adalah dalam statuta disebutkan pemilihan anggota senat dilakukan melalui peraturan senat, hal itu tidak dilakukan, artinya biaya yang besar dikeluarkan membuat statuta tetapi tidak mereka patuhi. Dan dirinya juga melihat informasi yang beredar bahwa dikatakan penjaringan calon rektor sudah selesai pada 15 Juli. Hal itu sangat luar biasa sekali terkait hembusan kekuasaan yang ada di UPR.

    “Karena sudah terlanjur dan apa mau dikata. Saya berharap siapapun yg terpilih menjadi rektor harus memperhatikan keadaan kampus baik dari segi sarana/prasarana, IT, kemudian mahasiswa nya. Kami mahasiswa mengawasi pemilihan rektor nanti! Kita tunggu etikat baik dari  pejabat fungsional (senat) UPR maupun pejabat struktural (rektor dan wakil-wakil nya) untuk lebih terbuka,” pungkasnya.

    (sps/beritasampit.com)