​Pemkab Mengaku Pengalihan Anggaran Rp 33 Miliar Tak Salahi Aturan, Ketua DPRD Sebut Itu Pelanggaran 

    SAMPIT- Pelaksanan Tugas Seketaris Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Halikinnor mengaku bahwa memang benar jika pihak Dnas PU PR mengalihkan anggaran Rp 33 miliar rupiah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016 itu.

    Dia (Halikin) menjelaskan proses peralihan anggaran tersebut sudah melalui mekanisme yang benar sebab pemerintah daerah bersama pihak DPRD Kotim, khsusnya komisi IV yang membidangi sebelum anggaran itu dialihkan sudah berkoordinasi ketingkat pusat.

    Hal ini dikarenakan dana tersebut bersumber dari dana alokasi khusus maka pada saat itu dinas pekerjaan umum dan Komisi IV yang bertolak ke Jakrta untuk berkonsultasi terkait peralihan dan hasilnya yang menurutnya hal itu boleh saja karena memang peralihan anggaran itu masih untuk infrastruktur (jalan).

    “Ini foto-foto kami dengan komisi IV waktu konsultasi di kementrian PU bersama komisi IV artinya kita tidak ada menyalahi aturan dan peralihanya pun juga untuk jalan,hanya lokasinya saja yang dipindahkan. lain halnya kalau untuk bangun jembatan baru itu tidak boleh,”jelas Plt Setda Halikonor di pembahasan laporan Bupati di Ruang Paripurna, Senin (24/72017) tadi siang.

    Halikinor juga menambahkan, tidak semua anggaran itu harus melalui persetujuan dewan ada pos-pos tertentu yang memang harus melalui persetujuan dewan. “Benar kalau kita bicara satu kesatuan di APBD itu memang tidak boleh namun di dalam perjalanan anggaran itu seperti yang terjadi saat ini itu syah-syah saja asalkan tidak melanggar aturan,” ungkapnya.

    Bahkan dia menambahkan kalaupun pihak DPRD berpendapat lain tentang hal ini, jelas pihak Pemkab akan menjelaskan sesuai dengan aturan yang ada.

    Sementara itu ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Jhon Krislie mengatakan besaran DAK sekitar Rp33 miliar untuk pembangunan jalan dari Kandan ke Palangan Kecamatan Kota Besi dialihkan ke pembangunan jalan seperti ke Jalan Pelita Barat – Lingkar Selatan. Pembangunan jalan Sampit – Desa Pelangsian dan Pengaspalan Jalan Pramuka.

    Bahkan menurutnya dana itu sudah dipecahkan menjadi beberapa kegiatan yang kini sudah hampir kepada penandatangan kontrak. Padahal DAK itu masuk dalam pos anggaran di DPRD, namun pemindahannya disebut tidak mengacu kepada ketentuan.

    “Paling tidak ada surat pemberitahuan dulu kepada DPRD bahwa akan ada pengalihan, ini tidak ada sama sekali. Padahal itu sebenarnya harus melewati persetujuan di DPRD Kotim, karena tertuang dalam lembaran Perda APBD,” tegas Jhon.

    (drm/beritasampit.co.id)