​Paripurna Pengesahan Raperda, Kehadiran Anggota Tidak Korum, Sah Kah Ini ?

    SAMPIT – Sidang paripurna ke 6 masa persidangan 2, DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terkait pengesahan Raperda Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Kotim, terlaksana tanpa korumnya anggota DPRD yang hadir.

    Dari pantauan Beritasampit.co.id, anggota yang hadir hanya 23 orang. yang mana semestinya harus dihadiri 2/3 anggota atau minimal 27 orang dari total 40 anggota DPRD Kotim. Sebab pada paripurana tesebut jika melihat peraturan persidangan DPRD yang tertuang dalam Undang-undang MD3 jelas dinyatkan tidak syah.

    Pada UU MD3 atau UU No 17 tahun 2014 pasal 396 ayat 2 huruf (a) menyatakan dengan tegas bahwa DPRD kabupaten/kota untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah minimal harus dipenuhi korum anggota 2/3.

    Selain itu juga dipertegas lagi pada ayat 1,  yang berbunyi, Setiap rapat DPRD kabupaten/kota dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. Nah jelas bahwa pada setiap pengambilan keputusan pengesahan produk hukum daerah perlu adanya korum sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Berikut 23 nama Anggota dari pantauaan Beritasampit.co.id, yang  hadir pada paripurna pengesahan peraturan daera (Perda) tersebut.

    Jhon Krisli, Ida Laila, Cici Desyila, H. Abduk Kadir, Jainudin Karim, Rambat, Hj. Salasiah
    Alexius Esliter, H. Hademan, Hamsin, Hero Harapano, Rimbun, Dadang HS, H. Abdul Khalik, Sutik, Rudianur, Sinar Kamala, Hj. Darmawati, Hj. Rusmawati, Sanidin, H. Abdul Sahid, Rambat, Roy Limbah Gaol, P. Yudi, Hermawan, serta Jabiden Nadeak.

    (fzl/beritasampit.co.id)