Sama-sama Pelaku, JoYo Jangan Sudutkan Parpol

    Editor: A. Uga Gara

    PALANGKA RAYA – Pemberian ‘mahar politik’ oleh bakal pasangan calon (Bapaslon) kepala daerah kepada partai politik (Parpol), yang tujuannya untuk mendapatkan tiket dari Parpol maju di Pilkada bukan rahasia lagi. Namun sulit dibuktikan, karena sudah ada kesepakatan.

    Fenomena mahar politik seolah-olah baru pertama kali terjadi, setelah Bapaslon Jhon Krisli-Maryono (JoYo) buka suara lantaran kesal rekomendasi Parpol tak kunjung diberikan. Sementara uang untuk membeli tiket menumpang ‘perahu’ terlanjur diberikan kepada pemilik perahu.

    Aktivis muda Muhammad Ahmadi menganggap, fenome mahar politik merupakan cerminan buruk dalam dunia perpolitikan di negeri ini. Terjadinya jual beli rekomendasi juga membuktikan Parpol gagal dalam pengkaderan.

    “Saya mau katakan bahwa terbukti Bapaslon JoYo adalah cerminan dari politisi busuk, sebagaimana yang sering di gaung-gaungkan kelompok anti korupsi biasanya. Apapun alasannya sogokan itu telah di lakukan, mungkin ini adalah praktiknya dari ungkapan-ungkapan ambil duitnya jangan pilih orangnya” ucap Ahmadi, demikian namanya akrap disapa, ketika dibincangi beritasampit.co.id, Rabu, (17/01/2018).

    Lebih lanjut diungkapkannya, Parpol tentu memiliki mekanisme dan kriteria dalam menetukan Bapaslon yang akhirnya nanti diberikan rekom partai sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti tahapan Pilkada.

    “Masing-masing Parpol memiliki mekanisme. Dalam mekanisme itulah proses seleksi ditentukan. Bisa jadi karena banyaknya pelamar untuk dipilih, maka ada saja calon yang mengambil jalan pintas dengan cara menyuap parpol agar diberikan rekomendasi. Mestinya si calon sudah mengukur diri, kalo baik dan unggul dalam segala hal kriteria kandidat, kenapa harus nyogok?” imbuhnya.

    Terkait polemik JoYo dengan Gerinda dan PPP, Ahmadi menilai jangan sampai persoalan ini menyudutkan satu pihak saja. Belakangan ini, Bapaslon JoYo seolah-olah menjadi pihak koban. Padahal Parpol bisa saja menjadi korban, kerakusan oknum dalam parpol itu sendiri.

    “Seakan-akan Joyo adalah lah korban, padahal pada posisinya adalah sama-sama pelaku juga. Beliau itu (Jhon, red) kader PDIP dan mungkin saja tidak masuk kriteria di partainya sendiri, lalu hasrat ingin menjadi kepala daerah, dengan segala cara dilakukan, termasuk dengan cara yang tidak lazim,” tukasnya.

    Ahmadi putra asli Kalimantan Tengah yang sekarang menjabat sebagai Wakil Sekjen DPP KNPI menambahkan, Jhon Krisli merupakan politisi yang cukup lama malang melintang di dunia politik. Mestinya sudah paham betul trik dan intrik di Parpol.

    “Beliau ini politisi yang cukup lama, bahkan 3 periode di legislatif. Setelah nyogok, tidak dipilih, malah ribut minta uang sogokan kembali. Kayak anak kecil yang ngasih permen agar diajak bermain, tapi permennya diminta lagi” tutupnya.

    (kwt/beritasampit.co.id)