H. Jimin : Proyek Multi Years Harus Dikerjakan Kontraktor Bermodal Besar

    PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelontorkan Rp 1,3 triliun untuk program peningkatan Infrastruktur jalan di wilayah Kalteng dengan sistem muliti years atau tahun jamak.

    Hal ini mendapat perhatian dari Sekertarid Komsi D DPRD Kalteng, H Jimin, berharap agar kontraktor yang mengerjakan memiliki modal besar sehingga kontraktor tersebut tanpa menunggu dana dari pemerintah.

    “Jika perusahaan kontraktor yang memenangkan tender multi years nanti harua memiliki modal lebih sehingga tanpa menunggu dana daribpemerintah baru melakukan pekerjaannya,”ungkap H Jimin kepada wartawan saat di wawancaraibdi ruang kerjanya, Rabu (31/1/2018).

    Kenapa yang mengerjakan Multi years harus memiliki modal yang lebih, lanjut Jimin yang juga anggota DPRD Kalteng dari Daerah pemilihan (Dapil) Kalteng III meliputi Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara ini agar dalam pengerjaannya tidak menunggu sehingga apa yang dilerjakan tidak asal-asalan.

    “Krontraktor Bonafit itu supaya garapannya tidak buruk atau pengerjaan jalannya tidak buruk atau asal-asalan karena perusahaan kontraktor yang mengikuti tender tersebut dapat berarti memiliki modal lebih untuk mengerjalan proyek multi years tersebut,”jelasnya.

    “Karena dalam Proyek Multi Years ini pemprov kalteng berhutang terlebih dahulu kepada perusahan kontraktor sehingga harus yang bonafit,”ucapnya.

    Jimin juga menyampaikan setelah disahkannya APBD 2018, Komisi D DPRD Kalteng sama sekali belum melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas Pekerjaan Umum dan Pen!taan Ruang (PUPR) untuk mendengar teknis perencanaan dalam program Milti years tersebut.

    “Berharap dinas PUPR tidak sembarangan memilih atau memenangkan kontraktor yang kurang bonafit yang nanti dapat merusak citra pemprov kalteng karena pekerjaanya tidak bagus atau asal-asalan serta skema pengerjaannya nanti seperti apa dalam tiap tahunnya,”harapnya.

    Untuk anggaran multiyears Pemprov Kalteng sebesar 1,3 Triliun yang di gelontorkan oleh Pemprov untuk program peningkatan infrastruktur jalan di Tahun 2018. dengan skema pembayarannya 20persen, 40 persen dan 40 persen jika kedepan ada perubahan pasti akan dibicarakan dengan komisi D DPRD Kalteng.

    (nt/beritasampit.co.id)