PUJIANTO : “Jangan Jadi Pejabat, Kalau Tidak Tau UU Tindak Pidana Korupsi”

    Oleh : Pujianto, S.Pd
    (Pengurus DPD KNPI Kotim)

    Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain.

    Akhir-akhir ini kita masih saja di pertontonkan dengan fenomena banyaknya pejabat yang diproses karena kasus korupsi.

    Dari mulai gubernur, bupati dan pejabat- pejabat negara yang lainnya. tentu ini menjadi catatan yang sangat penting dan keseriusan berbagai elemen bangsa untuk sadar bahwa negeri kita ini sudah darurat korupsi.

    Tingkat korupsinya tinggi. Cara pemberantasannya juga harus dengan cara luar biasa. Tidak bisa disamakan dengan negara lain (yang tingkat korupsinya rendah).

    Kebanyakan pejabat negara, penentu kebijakan, dan aparat penegak hukum melakukan tindak korupsi. Ini dikarenakan dorongan sifat tamak dan serakah.

    Mereka masih saja rakus mengambil barang negara yang seharusnya didistribusikan untuk masyarakat, walaupun dirinya telah mendapatkan berbagai fasilitas dan gaji dari negara yang cukup besar.

    Penyebab orang melakukan korupsi ada tiga faktor yaitu faktor ketidakpahaman pejabat terhadap peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi,faktor kebutuhan dan faktor keserakahan, faktor kebutuhan penyebabnya dia terpaksa melakukan korupsi untuk memenuhi keperluan sehari harinya, namun yang paling berbahaya karena faktor keserakahan, hal ini yang paling banyak menjerat para pejabat kita untuk melakukan korupsi.

    Menurut saya yang lucunya lagi, faktor ketidak pahaman pejabat tentang undang- undang tindak pidana korupsi, pejabat dituntut harus cerdas.

    Kalau ada pejabat mengatakan tidak tahu kalau telah terjadi korupsi, ya tidak usah menjadi pejabat.

    Mereka tidak boleh berlindung di balik ketidaktahuan peraturan perundang-undangan ketika tersangkut tindak pidana korupsi.

    Sebab semuanya sudah jelas berdasarkan teori hukum pidana, ketidaktahuan itu bukan berarti menghapuskan pertanggungawaban atas tindak pidana.

    Jadi mudah- mudahan para pejabat yang ada sekarang ini mereka memahami tentang persoalan ini.

    Mari kita bersama sama seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan kejahatan korupsi.

    “KPK tak bisa terus-menerus jadi pemadam kebakaran yang setiap ada kejadian selalu semprotkan air untuk padamkan api”