Pembangunan Perumahan di Kalteng Perlu Perhatian Pemerintah

    PALANGKA RAYA – Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Tengah, Frans Simartinus, mengatakan bahwa pihak pemerintah khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Kalteng, perlu mengawasi standarisasi pembangunan perumahan.

    Menurutnya, dari REI sendiri bisa ikut serta mengawasi para pengembang perumahan yang tergabung dalam organisasi tersebut, hanya saja untuk hal lain seperti standarisasi pembangunan perumahan tentu REI tidak bisa melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri.

    “Standarisasi ini seperti misalnya kualitas bangunan perumahan mulai dari pondasi hingga atap. Selain itu juga bagaimana infrastruktur dalam kawasan perumahan seperti jalan hingga drainase, hal itu yang harus diawasi khususnya oleh pemerintah,” ucapnya, saat diwawancarai oleh awak media pada, Senin (5/2/2018), di Ballroom Swissbell Hotel, Kota Palangka Raya.

    Dia menilai, meskipun apa yang tertuang dalam Permenpera Nomor 25 tahun 2011 tentang pedoman penyelenggaraan perumahan murah dirasa cukup berat, namun jika adanya bantuan yang tepat dari pemerintah tentunya akan membuat hasil pembangunan perumahan yang sesuai standarisasi dapat diwujudkan.

    Dengan adanya pengawasan dan bantuan dari pemerintah, dia berharap hal tersebut akan meminimalisir terjadinya masalah-masalah dalam proses pembangunan perumahan khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

    (apr/beritasampit.co.id)