Inilah Alasan Bitcoin Tak Diakui Sebagai Alat Transaksi yang Sah

    PALANGKA RAYA – Asisten Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Kalimantan Tengah, menegaskan, bahwa mata uang digital termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga penggunaannya dilarang di Indonesia.

    Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 twentang Mata Uang, dimana transaksi keuangan yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah.

    “Ada beberapa sisi negatif dari penggunaan mata uang digital dalam melakukan transaksi diantaranya adalah nilai tukarnya sangat fluktuatif,” ucap Setian, saat diwawancarai oleh awak media, Rabu (7/2/2018) di La Sarai Cafe and Resto, Kota Palangka Raya.

    Fluktuatif adalah kenaikan yang tidak wajar sehingga rentan terhadap resiko penggelembungan serta penurunan nilai tukar yang dapat terjadi secara tiba-tiba yang berpotensi merugikan masyarakat.

    Selain itu, teknologi canggih seperti contohnya sulit untuk dilacak yang digunakan dalam mata uang digital berpotensi untuk digunakan dalam tindak pidana pencucian uang hingga pendanaan terhadap aksi terorisme.

    Oleh karena itu, dia mengimbau kepada masyarakat yang ingin berinvestasi, untuk menempatkan pilihannya kepada jenis investasi yang diselenggarakan oleh pihak otoritas moneter secara legal.

    (apr/beritasampit.co.id)