Ini Rekomendasi Komisi II Terkait LKPJ APBD Kapuas TA 2017

    KUALA KAPUAS – Seperti diketahuu, rancangan peraturan daerah (raperda) tentang laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran (TA) 2017 telah mendapat persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).

    Namun sebelumnya, dalam pembahasan rancangan regulasi tersebut beberapa komisi di DPRD Kabupaten Kapuas memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif. Seperti halnya Komisi II DPRD Kapuas.

    “Setelah dilakukan penyampaian dan paparan dari mitra kerja, kami dari Komisi II DPRD Kapuas memberikan rekomendasi,” ucap Ketua Komisi II DPRD Kapuas, Murniwaty, belum lama ini.

    Rekomendasi tersebut, diantaranya bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kapuas dalam pelaksanaan APBD tahun 2017 yang terdiri dari 7 item yaitu laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan anggaran.

    Kemudian laporan neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan cacatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2017.

    “Untuk 7 item ini sudah diaudit oleh BPK RI dan memenuhi landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan systematika penulisan catatan atas laporan keuangan,” ujarnya.

    Selanjutnya rekomendasi, kata politisi PDI Perjuangan ini, pengelolaan untuk asset daerah sebaiknya dikelola dengan procedural yang jelas oleh pihak ketiga seperti guest house, cafe terapung, sarana olahraga dan gedung pertemuan umum.

    Kemudian dalam kontek untuk peningkatan pendapatan asli daerah, Komisi II DPRD Kapuas menyarankan agar dilakukan evaluasi dalam penataan ulang lahan parkir.

    “Terkahir, kita dari Komisi II menyarankan agar eksekutif melakukan peningkatan secara terus menerus pengelolaan aset milik pemerintah daerah,” tukas legislator yang akrab disapa Murni ini.

    (irfan/beritasampit.co.id)

    (Visited 1 times, 1 visits today)