Situs Susah Diakses, Karang Taruna Kalteng Minta Pemerintah Daerah Tolak Sistem Penerimaan CPNS Online

    PALANGKA RAYA – Tiga hari semenjak pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilakukan secara terintegrasi melalui situs resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara online banyak mendapat keluhkan.

    Keluhan ini dimulai sulitnya diakses portal sscn.bkn.go.id, akibat banyaknya para pelamar yang mengakses secara bersamaan. Sehingga selalu gagal pada tahap pertama untuk melakukan registrasi.

    Ironisnya, para pelamar CPNS yang berasal dari desa akibat kurangnya fasilitas harus rela bolak balik ke kota hanya untuk mendaftar, para sarjana yang menggantungkan harapan besar ini bahkan rela menunggu hingga sekarang namun hasilnya nihil (Kosong).

    “Ya kami berharap website CPNS tidak lelet saat di akses, kasian ini kawan-kawan dari desa kemaren daftar ke kota, belum bisa register padahal sudah banyak keluar biaya datang dari kampung,” keluh salah satu pemuda desa asal Sampit, Reza Pramika dengan beritasampit.co.id. Sabtu, 29/09/2018.

    Menanggapi hal tersebut Ketua Karang Taruna Provinsi Kalimantan Tengah Abdul Hafid, S.Pi ketika mendapatkan keluhan dari salah pemuda desa yang juga sempat bedialog dengan dirinya mengenai masalah sistem CPNS secara online meminta pemerintah daerah untuk bisa menanggapi persoalan ini dengan solusi-solusi kongkrit.

    “Menyarankan pemerintah daerah melalui BKD masing-masing membantu memfasilitasi kendala yang ada, misalnya menyediakan tempat khusus bagi pelamar untuk bisa mengakses portal,” imbuh Abdul Hafid.

    Sebab menurut Abdul Hafid sistem online yang digunakan dalam seleksi CPNS harus di imbangi dengan fasilitas yang memadai, sedangkan kondisi Kalimantan Tengah ada beberapa wilayah pedesaan yang memang sulit untuk mendapatkan akses Internet.

    “Banyak sarjana-sarjana yang bagus di desa dan sudah mengabdi lama yang juga punya hak sama untuk ikut CPNS, untuk itu peran pemerintah daerah melalui BKD sangat di perlukan, sebab biasanya mendekati masa penutupan pendaftaran sistem akan semakin sulit diakses akibat banyak pengunjung di portal tersebut,” terangnya.

    Karna menurut Hafid Bila pada akhirnya tidak semua bisa mendaftar pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus punya solusi lain. Dan peserta yang mencari kerja jangan sampai dirugikan dengan sistem pendaftaran tersebut.

    Abdul Hafid juga meminta kepada seluruh bupati dan walikota di Kalteng untuk secara serentak menolak penerimaan CPNS secara online. Karena kondisi jaringan internet di Kalimantan Tengah yang masih kurang mendukung.

    Karena penerimaan CPNS sistem online cukup memberatkan masyarakat Kalteng khususnya yang ada di pedalaman. “Ini keputusan ada di tangan pemerintah kabupaten dan kota masing-masing. Saya pikir masayarakat mendukung kalau pemerintah mau menolak penerimaan CPNS sistem online,” tutupnya.

    (Maulana. Kawit/Beritasampit.co.id)

    (Visited 1 times, 1 visits today)