Kuasa Hukum Ben-Nafiah Adukan Ketua KPU Kapuas ke DKPP

    KUALA KAPUAS – Buntut dari adanya dugaan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas yang ditujukan ke Gubernur Kalimantan Tengah dengan perihal penundaan pelantikan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas terpilih.

    Baron R Binti, selaku Kuasa hukum pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas periode 2018-2023, Ben Brahim S Bahat dan HM Nafiah Ibnor mengadukan Ketua KPU Kapuas Budi Prayitno ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Baron dalam rilisnya yang diterima beritasampit.co.id, Senin (1/10/2018) mengungkapkan bahwa ada sembilan poin alasan pengaduan yang dilakukan mereka.

    Diantaranya, bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Mawardi dan Muhajirin ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2018 diputuskan bahwa permohonan tidak dapat diterima, dengan demikian hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas sudah final dan mengikat. Berikutnya, bahwa KPU Kabupaten Kapuas pada tanggal 12 Agustus 2018 menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas terpilih.

    Selanjutnya, pasangan Mawardi-Muhajirin melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas. Kemudian Ketua KPU Kapuas Budi Prayitno mengeluarkan surat tertanggal 15 September 2018 yang isisnya meminta Gubernur Kalteng menunda pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas terpilih hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

    Kemudian bahwa seharusnya Ketua KPU Kapuas memahami dan menyadari kalau putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Sehingga tidak ada upaya hukum apapun yang dapat menghambat ataupun menunda proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas terpilih.

    Bahwa dalam mekanisme pengambilan keputusan internal KPU sewajibnya dilakukan secara kolektif kolegial melalui rapat pleno dan dibuat berita acara. Diduga, surat permohonan penundaan tersebut tanpa melibatkan komisioner anggota KPU yang lain.

    “Kami berkesimpulan bahwa teradu (diduga) melakukan pelanggaran. Pertama teradu tidak berlandaskan sumpah/janji anggota sebagai penyelenggara pemilu, asas pemilu, prinsip penyelenggara pemilu,” ujar Baron.

    Kedua, sambungnya, integritas penyelenggara pemilu tidak pada prinsip jujur, mandiri, adil, dan akuntabel. Ketiga, profesionalitas penyelenggara pemilu tidak berpedoman pada prinsip kepastian hukum, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, professional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

    “Berdasarkan hal demikian kami meminta DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. DKPP berkenan menerima dan mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya, menyatakan teradu terbukti melanggar kode etik, dan memberikan sanksi terhadap teradu berupa pemberhentian tetap,” ucap Baron.

    (irfan/beritasampit.co.id)

    (Visited 3 times, 1 visits today)