SAMPIT – Masih terbatasnya kuota pembuatan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), menjadi kendala yang di hadapi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim).
Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua Aliansi Penggerak Industri (API) UMKM Kotim Ahmad Sofyan dalam kegiatan Dialog Interaktif yang digelar Bank Kalteng di Gedung Serbaguna Sampit, Selasa 25 Februari 2020.
Mereka menginginkan pemerintah daerah Kotim, bisa membantu mempermudah izin, sehingga para pelaku UMKM bisa meningkatkan hasil produksinya.
“Kami merasa masih sulit mendapatkan SPP-IRT dari Dinas Kesehatan, banyak anggota kita yang mengajukan, namun harus di surver dulu, itu juga belum tentu lolos. Kami berharap para Pelaku UMKM bisa dipermudah mendapatkan izinnya, sehingga kita bisa naik kelas untuk pemasarannya,” ungkap Sofyan.
Selain itu, para UMKM juga banyak belum memiliki barkot harga dan sertifikasi halal. Kendala ini yang juga menjadi hambatan para pelaku UMKM Kotim.
Sementara itu, sebagai narasumber yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, Halikinnor menekankan pada seluruh jajaran SOPD Kotim, agar memberi kemudahan pada seluruh UMKM Kotim untuk mendapatkan izin yang mereka perlukan.
“Pemerintah tidak pernah mengghambat perizinan sepanjang syaratnya dipenuhi. Lapor saja kalau di persulit,” tegas Halikin.
Sedangkan berkaitan dengan sertifikat halal, menurutnya ada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kotim yang bisa mengeluarkan, sedangkan pada patokan harga akan di bahas pada Harga Satuan Pokok Kegiatan (HPSK) yang diterbitkan setahun sekali.
“Saya minta inovasi produk coba dilombakan, kita melihat kemasan hasil dari UMKM kita masih jauh ketinggalan, padahal untuk rasanya sudah luar biasa enak. Masalah UMKM ke koperasi dan lainnya nanti akan kita rapatkan pada SOPD bersangkutan, sehingga ada jalan keluarnya,” tandasnya. (Cha/beritasampit.co.id).
