Pemkab Kotim Kirim Bantuan ke Daerah Banjir

Banjir menyebabkan permukiman warga tergenang di Desa Sudan, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa 16 November 2021. ANTARA/BPBD Kotim;

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim), segera mengirimkan bantuan ke delapan wilayah kecamatan yang menghadapi bencana banjir.

Bupati Kotim Halikinnor, mengatakan, tim BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sudah turun ke lokasi, berkoordinasi dengan kecamatan dan bantuan berupa sembako sudah bisa disalurkan. BPBD juga terus memantau kondisi wilayah kecamatan yang menghadapi banjir serta menyalurkan bantuan kepada warga yang permukimannya kebanjiran.

Menurut data BPBD Kotawaringin Timur pada Senin 15 November 2021 pukul 15.00 WIB, banjir terjadi di wilayah Kecamatan Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Cempaga Hulu, Kota Besi, Parenggean, Mentawa Baru Ketapang, Baamang, dan Cempaga.

Banjir melanda 24 desa/kelurahan di delapan wilayah kecamatan tersebut, menyebabkan 2.306 rumah tergenang dan berdampak pada 3.626 keluarga yang terdiri atas 11.272 orang.

BACA JUGA:  Hore!!! 25 WBP di Lapas Sampit Bakal Bebas

Selain itu, banjir menyebabkan 15 sekolah, delapan fasilitas kesehatan, dan 16 rumah ibadah tergenang.

Banjir yang melanda sejumlah wilayah kecamatan di Kotim ini mendorong pemerintah kabupaten menetapkan status siaga banjir.

“Kalau banyak rumah tenggelam maka statusnya ditetapkan menjadi darurat. Seperti beberapa waktu lalu sempat status darurat. Ini terus kita evaluasi. Tidak sembarang juga meningkatkan status menjadi darurat,” kata Halikinnor, dikutip dari Antara, Senin 15 November 2021

Bupati menjelaskan, bahwa pemerintah kabupaten berencana menyiapkan tempat pengungsian yang dilengkapi dengan fasilitas dapur umum di daerah-daerah yang rawan banjir. Pemerintah kabupaten menjalankan kebijakan itu karena warga yang tinggal di daerah rawan banjir enggan direlokasi ke daerah yang dinilai lebih aman dari banjir.

BACA JUGA:  Penolakan Pelimpahan Perkara Netralitas Kepala Desa Jadi Tanda Tanya, Kuasa Hukum: Apakah Karena Petahana?

“Contoh di Desa Hanjalipan pernah dibangun 93 rumah, tapi sampai sekarang tidak ada warga yang mau pindah dan menempatinya. Mereka kebanyakan nelayan, mereka khawatir perahu tenggelam,” katanya.

Dalam jangka panjang, ia mengatakan, pemerintah kabupaten berencana menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai untuk memindahkan warga dari daerah yang rawan banjir ke daerah yang dinilai lebih aman dari bencana banjir.

“Kita akan bangun infrastruktur supaya masyarakat mau pindah ke darat. Juga dukungan terhadap usaha perkebunan, perikanan, dan peternakan bagi warga,” kata Halikinnor.

(Antara/BS-65)