KASONGAN – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Katingan gelar sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), Kekerasan terhadap Anak (KtA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pada Rabu 8 Juni 2022.
Kegiatan sosialisasi yang digagas oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Katingan tersebut dibuka langsung oleh Camat Katingan Hilir Dony Merianto, didampingi Sekretaris Camat Katingan Hilir Yuskiman, serta melibatkan peserta dari Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Lembaga Profesi, Dunia Usaha, Media dan Lembaga Masyarakat Lainnya tahun 2022.
Camat Katingan Hilir, Dony Merianto, mengatakan menyambut baik kegiatan sosialisasi ini guna untuk melakukan pencegahan terhadap terhadap Perempuan, kekerasan terhadap Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya di Bumi Penyang Hinje Simpei ini.
“Tentunya untuk melakukan pencegahan itu harus tim atau para tokoh-tokoh, organisasi masyarakat, lembaga adat maupun pihak terkait lainnya. Sehingga jika ada permasalahan bisa cepat diselesaikan dengan baik agar wilayah kita bisa aman dan kondusif,” jelasnya.
Lanjut Dony Merianto, dalam waktu dekat ini di wilayah Kecamatan Katingan Hilir bakal di bentuk pilot projek restorative justice atau Keadilan restoratif yang digagas oleh pihak Kejaksaan. Wilayah yang dipilih yaitu di Desa Hampalit dan mewakili semua desa se Kabupaten Katingan.
Restorative justice (RJ) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
“Contohnya, jika ada terjadi perkelahian, jadi permasalahan ini nantinya diharapkan agar tidak sampai ke pengadilan, sehingga kasusnya sampai ke musyawarah saja. Jadi upaya ini yang nanti akan dilakukan dan sudah di sosialisasikan serta akan diresmikan di Desa Hampalit. Saat ini di Kalteng sudah ada dua terbentuk RJ yaitu di Kabupaten Pulang Pisau dan Sukamara, kemudian nanti di Kabupaten Katingan,” pungkasnya.
Kepala Dinas P3AP2KB Katingan, Rentas, melalui Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Katingan, Risa, melaporkan kasus Kekerasan terhadap KtP, KtA dan TPPO di Indonesia menunjukkan trend semakin meningkat khususnya selama masa pandemi. Data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia (PPPA RI) pada Februari 2020 sampai dengan April 2021 terdapat laporan kasus yaitu KtP sebanyak 8.045 kasus, KtA sebanyak 10.847 kasus dan TPPO sebanyak 2.648 .
“Melihat fenomena tersebut serta sebagai wujud penerapan amanat Undang-undang baik tentang perlindungan anak maupun penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka sangat penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan untuk selalu meningkatkan peran sertanya dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga yang telah terbentuk. Selain itu menambah kapasitas relawan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan TPPO dengan melibatkan peran masyarakat secara maksimal,” jelas Risa.
Lanjutnya bahwa kegiatan sosialisasi inu bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan TPPO. Sementara, untuk narasumber kegiatan yaitu disampaikan oleh Ibu Atik Noor Rahmah (Psikolog) dengan judul peran serta masyarakat dalam pencegahan kasus Ktp, KtA dan TPPO.
(Annas/beritasampit.co.id)
