DPRD Kotim Dukung Audit Perusahaan Perkebunan

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rimbun. ANTARA/HO-DPRD Kotim

SAMPIT – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun mendukung komitmen Gubernur Sugianto Sabran untuk mengaudit perusahaan perkebunan kelapa sawit karena diduga banyak terjadi pelanggaran aturan.

“Kami tentu sangat mendukung langkah ini. Harus dibuka supaya bisa kita lihat sejauh mana perusahaan memenuhi kewajibannya mematuhi aturan,” ujar Rimbun di Sampit, Kamis 9 Juni 2022.

Menurut Rimbun, audit sangat penting untuk mengetahui apakah perizinan perusahaan sudah sesuai aturan. Selain itu, audit juga bisa membuktikan apakah perusahaan sudah memenuhi kewajiban menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Masalah lain yang masih banyak dituntut masyarakat adalah kewajiban perusahaan mengalokasikan kebun plasma untuk masyarakat sebesar 20 persen dari luar kebun yang dimiliki.

Rimbun menilai, masih banyak perusahaan yang diduga belum mematuhi aturan. Banyaknya tuntutan masyarakat terkait kebun plasma, menjadi indikasi bahwa perusahaan belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya mengalokasikan 20 persen kebun mereka untuk kebun plasma.

BACA JUGA:   Pemkab Kotim Diminta Perhatikan Sekolah Swasta

Rimbun mengajak semua pemangku kepentingan untuk mendukung langkah gubernur dalam melaksanakan audit perusahaan perkebunan. Pemerintah daerah dan semua pihak terkait di kabupaten juga diharapkan mendukung upaya tersebut.

“Wajar jika masyarakat menuntut perusahaan memenuhi kewajiban menyediakan kebun plasma seluas 20 persen dari kebun perusahaan karena itu memang sudah ditegaskan dalam aturan,” katanya menegaskan.

Sebelumnya Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengatakan, pemerintah provinsi sepakat bersama pemerintah kabupaten membentuk satgas dan segera mengaudit perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah setempat.

“Kami sepakat membentuk satgas. Kami akan bekerja mengaudit kebun-kebun besar,” kata Sugianto di Pangkalan Bun, Jumat (3/6).

BACA JUGA:   Dewan Kembali Bersuara Agar Pemda Bangun Pabrik Sawit 

Dia mengatakan, langkah ini agar tujuan akhir yang diinginkan bisa terwujud, yakni para pengusaha sadar, bahwa plasma wajib harus ada 20 persen dari luasan dan diperuntukkan bagi masyarakat di sekitarnya.

“Kami mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut supaya mengaudit perusahaan perkebunan di Indonesia khususnya Kalteng,” jelasnya.

Sugianto memaparkan, dia baru saja menggelar pertemuan dengan sejumlah kepala daerah yang terdapat perkebunan kelapa sawit di wilayahnya, seperti Bupati Kotawaringin Timur, Seruyan, Lamandau dan Sukamara, termasuk Penjabat Bupati Kotawaringin Barat.

“Kami menanggapi isu-isu yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya berkaitan keberadaan kebun,” ucapnya.

ANTARA