Ini Tanggapan DPRD Kobar Soal Harga TBS Kelapa Sawit Semakin Anjlok Menurun

Ilustrasi_Kang Maman Wiharja

PANGKALAN BUN – Walaupun Presiden Jokowi sudah membuka kembali kran ekspor Crude Palm Oil (CPO) ke luar negeri, namun harga Tandan Buah Segar (TBS) semakin anjlok menurun membuat para petani sawit di daerah menjerit.

Semakin anjlok menurunya harga TBS mendapat perhatian dari DPRD Kotawaringin Barat, yang meminta dengan segera pemerintah daerah untuk menyikapi menurunya harga TBS.

“Saya meminta agar pemerintah daerah ikut turun dan bisa menyampaikan masalah di lapangan ke Presiden maupun ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia di Senayan Jakarta,” kata Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kobar Bambang Suherman, Kamis 9 Juni 2022.

Pasalnya kata Bambang, sejak adanya larangan ekspor CPO dan turunan harga kelapa sawit ini membuat harga TBS anjlok. Hal ini tampaknya setelah larangan eskpor dicabut juga tak mempengaruhi kenaikan harga TBS dan justru turun.

BACA JUGA:   Kepala Kemenag Kobar Mulyono: Seluruh JCH Sudah Penuhi Syarat dan Sehat

“Maka untuk menyikapi hal ini Dinas terait harus sering melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi. Karena yang menentukan harha TBS ini adalah provinsi,” tegas Bambang Suherman.

Dijelaskannya, persoalan harga TBS kelapa sawit ini juga sangat dikeluhkan banyak pihak. Ditambah lagi hampir 70 persen masyarakat Kobar ini memiliki kebun sawit. Bahkan sawit ini menjadi komoditi andalan masyarakat dibandingkan yang lain.

“Kalau tidak segera ditanggapi Pemerintah, maka masalah ini bisa menjadi besar, jika semakin lama harga TBS turun karena tak sesuai dengan harga pokok produksi, sehingga kami meminta agar Pemkab Kobar segera ambil langkah dam sikap,” ujarnya.

BACA JUGA:   Baru Saja Ditinggal NURANI, Kobar Kembali Menerima Prestasi Kabupaten Bebas Frambusias

Menurutnya, di lapangan sekarang harga TBS kelapa sawit Rp 1.200. benar juga di pabrik itu diterima dengan harga Rp 1.600 an. Namun untuk yang diterima di pabrik ini melalui Kontraktor yang memiliki SPK.

Jika perlu, tegas Bambang persoalan ini disampaikan ke Presiden maupun anggota DPR RI. Kebetulan anggota DPR RI dari Kobar juga ada, sehingga hal ini bisa dijadikan aspirasi ke pusat. (Man/beritasampit.co.id).