Ini Tanggapan Wagub Kalteng Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD

Hardi/BERITA SAMPIT - Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo

PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyampaikan tanggapan dan penjelasan, dalam bentuk rangkuman jawaban terhadap beberapa pertanyaan dan penjelasan yang telah disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, serta raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.

Tanggapan dan penjelasan itu disampaikan pada Rapat Paripurna terkait pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa 5 Juli 2022.

“Dapat kami jelaskan bahwa anggaran pemenuhan prasarana Pendidikan, memang belum sepenuhnya sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Dalam rangka pemenuhan sarana prasarana pendidikan, penyusunan perencanaan dan penganggaran selalu mengakomodir usulan satuan pendidikan, baik melalui Dapodik maupun proposal. Kemudian, terkait KUA PPAS, berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Dinas Pendidikan ke satuan pendidikan, ada kebutuhan sarana prasarana yang mendesak untuk segera dipenuhi, sehingga terjadi tidak tertuang dalam KUA PPAS Tahun 2021,” ucapnya atas pertanyaan dari Fraksi PDIP terkait pemenuhan prasarana pendidikan

BACA JUGA:   Kedepan Marwah MTQ Pererat Silaturahmi Antar Umat Demi Tegaknya Syiar Islam

Disampaikan, bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya menyelaraskan pelaksanaan pemenuhan prasarana Pendidikan. Komitmen ini akan terus dijalankan di tahun 2022 dan tahun-tahun mendatang, karena sistem perencanaan dan penganggaran yang tepat, terukur, dan sesuai prosedur diperlukan untuk menjamin terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang baik, dalam upaya memenuhi kebutuhan prasarana Pendidikan yang efektif.

“Terkait Tata Laksana Prasarana SMAN dan SMKN yang belum dituangkan dalam Prosedur Operasional Standar (POS), dapat kami jelaskan bahwa tata laksana Prasarana SMA dan SMK pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah tertuang dalam POS. Hal ini penting untuk meningkatkan konsistensi, efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pelayanan yang dilaksanakan aparatur. POS yang telah ada, antara lain seperti POS pemenuhan prasarana Pendidikan SMA dan SMK terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi,” jelasnya.

BACA JUGA:   Kegiatan KKN Mahasiswa UPR Diharapkan Memberikan Manfaat Bagi Warga Desa Rangan Tate

Untuk pemenuhan prasarana pendidikan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai Standar Nasional, Edy Pratowo menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya melaksanakan pemenuhan prasarana Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan sarana dan prasarana.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan standar pelayanan minimal bagi sekolah-sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga peserta didik dapat memperoleh akses Pendidikan yang merata dan mengikuti proses pembelajaran secara tuntas dan bermutu. (Hardi/beritasampit.co.id)