Ini Yang Bakal Dilakukan Tim Kuasa Hukum Korban Evaluasi Tekon Pemkab Kotim

(jimmy/BERITASAMPIT) - Tim kuasa hukum saat menggelar jumpa pers di Sampit.

SAMPIT – Sebanyak 1.041 Tenaga Kontrak (Tekon) yang menjadi korban kebijakan evaluasi pemutusan kontrak oleh panitia seleksi kompak untuk menggugat Panitia Seleksi (Pansel) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim).

Pasalnya, menurut tim kuasa hukum Nurahman Ramadani yang menerima kuasa dari seluruh Tekon mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan langkah hukum berupa gugatan.

“Kami akan menyampaikan apa yang dilakukan oleh Pemkab Kotim kepada Menpan RB dan Ombudsman RI serta instansi terkait. Adapun upaya hukumnya berupa gugatan,” ungkap Nurahman Ramadani

BACA JUGA:   Kantor BPN Kotim Buka Layanan pada Hari Sabtu, Khusus yang Mandiri

Pihaknya menilai bahwa langkah Pemkab itu cacat hukum terhadap melakukan evaluasi kepada para Tekon. Ditambah lagi hasil rekomendasi DPRD yang mereka anggap tidak tegas dalam memberikan dan mengembalikan hak Tekon.

Seharusnya, menurut tim kuasa hukum, sesuai dengan amanat edaran Menpa RB. Pemkab dalam penerapannya melakukan pemetaan lebih dulu dibanding yang dievaluasi.

BACA JUGA:   Sembilan Saksi Diperiksa Polisi Terkait Tewasnya Nelayan Desa Satiruk

“Proses evaluasi juga cacat hukum, karena seharusnya evaluasi itu tidak menerima Tekon baru,” beber kuasa hukum

Sehingga hal itu, menurutnya tidak memberikan keadilan serta kesempatan bagi Tekon lama untuk terus mengabdi kepada Pemkab. Penerimaan Tekon baru menurutnya melanggar pasal 96 PP nomor 49 tahun 2018.

(rakhmadjimmy/beritasampit.co.id)