Pedagang di Kawasan PJU Nur Mentaya Minta Pungutan Retribusi Berdasarkan Surat Resmi

NARDI/ BERITA SAMPIT- Para pedagang bersitegang dengan pihak organisasi terkait iuran di kawasan PJU Nur Mentaya Sampit.

SAMPIT – Pungutan iuran keamanan dan kebersihan yang dilakukan oleh salah satu organisasi dikeluhkan para pedagang.

“Katanya untuk uang keamanan dan kebersihan, baru malam ini ditarik biaya,” ucap Siska, salah seorang pedagang di terowongan PJU Nur Mentaya, Minggu 15 Januari 2023.

Sementara itu salah satu pedagang juga mengeluhkan belum balik modal untuk bahan jualan, membuat rombong dan lainnya sudah diminta pungutan.

“Iya modal saja belum balik malah ada pungutan, katanya untuk kebersihan, padahal saya buang sampah sendiri,” ucapnya.

Warga setempat Wiwid menyayangkan adanya pungutan tersebut, jika resmi maka ada pemberitahuan dari Bupati dan jika sehari Rp6.000 dalam sebulan Rp180.000, itu akan jadi angka yang besar.

“Semoga bisa dicarikan solusi, jika ada pungutan bisa tersurat secara resmi, kasian mereka baru mulai usaha sudah dipungut padahal ada yang jualan di lahan sendiri,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnnya Pedagang di kawasan PJU Nur Mentaya Sampit, sempat bersitegang saat diminta membayar iuran oleh salah satu organisasi, Sabtu 14 Januari 2023, malam.

BACA JUGA:   Pembalap Se-Kalimantan Akan Meriahkan Event Open Race Motorprix di Taman Kota Sampit

“Saya minta tunjukan SK, namun mereka tak bisa menunjukan SK pungutan iuran tersebut,” keluh pedagang Pentol SampitGo.

Saat seorang pedagang meminta menunjukan surat keterangan (SK) atau surat resmi yang bertuliskan pungutan uang iuran. Namun mereka menyebutkan hanya melakukan sosialisasi terlebih dahulu, serta iuran sementara bersifat sukarela.

“Kami lakukan sosialisasi untuk pedagang dan ini bersifat iuran sukarela untuk kebersihan, tidak bayar tidak apa-apa, selagi menunggu surat resmi terbit,” ujar salah satu anggota organisasi.

Sebelumnnya diketahui Bupati Kotim Halikinnor mengeluarkan Surat dengan Nomor 500/1060/EK/XII/2022, Perihal Tindak lanjut permohonan pengelolan area terowongan Nur Mentaya pada tanggal 30 Desember 2022.

Surat tersebut Persetujuan kepada Batamad, perihal permohonan untuk pengelolaan area Terowongan Nur Nentaya, di Jalan Tjilik Riwut Sampit.

Adapun hal-hal yang tercantum dalam surat tersebut sebagai berikut:

  1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur pada dasarnya dapat menyetujui permohonan saudara.
  2. Persetujuan pengelolaan usaha ekonomi yang tumbuh, parkir dan keamanan, ketertiban disepanjang areal Terowongan Nur Mentaya dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Pihak Batamad Kabupaten Kotawaringin Timur agar menyiapkan lahan parkir diluar badan jalan bekerjasama dengan pemilik tanah dan pekarangan rumah masyarakat sekitar.
  • Tidak memungut sementara waktu dana parkir sampai tanggal 7 Januari 2023, sebelum dilaksanakan rapat penentuan pungutan retribusi parkir setelah HUT Kotim.
  • Menjaga ketertiban areal Terowongan Nur Mentaya dari aktivitas balap liar atau pesta miras bekerjasama dengan Satpol PP Kotim.
  • Menjaga kebersihan sepanjang Terowongan Nur Mentaya bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kotim serta pedagang sekitar dan masyarakat pengunjung.
  • Agar berkoordinasi dengan Dinas Teknis, Satpol PP, Dinas PUPRPRKP. Kecamatan Baamang, masyarakat Fonim LPP dan LPMK dalam penertiban masyarakat yang mendirikan bangunan/warung di atas parit/trotour areal Terowongan Nur Mentaya.
  • Hal-hal lain akan disampaikan dalam pelaksanaannya.
BACA JUGA:   FLS2N Tingkat SD Kecamatan Baamang Akan Digelar di SDN 4 Baamang Hilir

(Nardi)

(Visited 48 times, 1 visits today)