Wabup Gumas Ingin SDM Meningkat Melalui Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

M.SLH/BERITA SAMPIT - Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia L.P Umbing saat memberikan sambutan pada kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan pemerintah daerah dengan Aplikasi SIMDA Next-G/FMIS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

KUALA KURUN – Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia L.P Umbing mengharapkan kepada peserta yang mengikuti bimbingan teknis dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan pemerintah daerah dengan aplikasi Simda Next-G/Fmis tahun anggaran 2023, dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Dikatakannya, dalam melakukan tata kelola keuangan daerah harus dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel, serta menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan dapat menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan.

BACA JUGA:   Diseminasi Audit Kasus Stunting di Gunung Mas Upaya Cegah Stunting

“Saya juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam mewujudkan acara bimbingan teknis dan pendampingan pada hari ini dan secara khusus kepada narasumber atas kesediaannya untuk memberikan materi dan sekaligus memberikan bimbingan langsung tatacara penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi Simda Next-G/Fmis,” ungkap Efrensia L.P Umbing.

BACA JUGA:   Aktif Gelar Jumat Curhat, Polres Gunung Mas Dengarkan Keluhan Masyarakat

Lebih lanjut dikatakannya, ketika dalam pelaksanaannya nanti, ada banyak kendala yang masih belum dipahami, namun pada kesempatan itu, ia mengharapkan kepada tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selalu membuka diri agar kami dapat berkonsultasi dan berkomunikasi.

“Sehingga penggunaan aplikasi ini dapat terlaksana dengan baik, serta terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif,” tutupnya. (ale).

(Visited 6 times, 1 visits today)