Ekonomi Indonesia akan Tetap Kuat di Tahun Politik

Presiden Jokowi dan Airlangga Hartarto

JAKARTA, – Pertumbuhan ekonomi indonesia di 2022 sebesar 5,3%. Pertumbuhan ini sangat impresif dan paling tinggi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kinerja impresif perekonomian ini diprediksi akan berlanjut meskipun memasuki tahun politik.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah di Jakarta, Selasa (7/2). Pasalnya dengan perhelatan pesta demokrasi akan banyak aktivitas politik yang meningkatkan konsumsi domestik.

“Tahun politik dimana banyak aktivitas politik akan meningkatkan permintaan domestik. Banyak belanja politik seperti bikin spanduk dan lain lain,yang akan meningkatkan perputaran uang yg pada akhirnya meningkatkan konsumsi,” kata Piter.

Di tengah pelemahan ekonomi dunia, Indonesia memang cukup resilience, dan mampu bertumbuh. Pertumbuhan yang tinggi disupport oleh pulihnya konsumsi seiring pandemi yang mereda bahkan PPKM sudah dicabut.

“Sementara investasi meningkat dimana target investasi kementerian investasi bahkan mencapai target. Di sisi lain, di tengah tingginya harga komoditas indonesia mengalami surplus neraca perdagangan tertinggi sepanjang sejarah,” jelas Piter.

Piter dan segara memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi 2023 masih menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan dikisaran 4,75 persen – 5,25 persen.

“Meskipun perekonomian global diyakini melambat tetapi perekonomian indonesia tetap akan tumbuh positif didorong oleh permintaan domestik dan tingginya harga komoditi. Harga komoditi akan turun tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan periode sebelum 2020,” jelas Piter.

BACA JUGA:   Percepat Revisi Perpres 191 Tahun 2014 tentang BBM Bersubsidi, Mukhtarudin: Tahun Ini Harus Jalan

Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, Piter mengatakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus menjaga permintaan domestik atau bahkan memberikan stimulus agar permintaan domestik meningkat.

Hal ini terutama dengan menjaga daya beli masyarakat. “Di sisi lain pemerintah juga perlu mendorong investasi. Kebijakan hilirisasi adalah salah satu kebijakan yg sudah tepat dan perlu dilanjutkan.” tandas Piter.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi indonesia di 2022 sebesar 5,3%. Pertumbuhan ini sangat impresif dan paling tinggi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Secara kumulatif di Tahun 2022 ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31 persen, pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre covid-19 yaitu yang rata-rata sebesar 5 persen sebelum pandemi dan ini merupakan angka yang tertinggi sejak masa pemerintahan bapak Presiden Bapak Joko Widodo,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pertumbuhan ekonomi didorong antaranya oleh sektor konsumsi, investasi, industri pengolahan dan pariwisata.

Stimulus Ekonomi

Hal senada diungkapkan Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, yang menilai tahun politik akan berpengaruh pada ekonomi. Apalagi jika Pemilu 2024 memakai sistem proporsional terbuka.

BACA JUGA:   Legislator Golkar Tegaskan Bangsa Indonesia Terus Dukung Kemerdekaan Palestina

Eko menjelaskan pengaruh itu memang tidak terlalu besar jika dilihat secara makro, namun secara mikro akan cukup membantu sektor tertentu. Tahun politik akan mendorong pertumbuhan sektor tertentu. Ekonomi dalam negeri akan terbantu terutama dari sektor-sektor industri yang berkaitan dengan hajat politik.

“Kalau dari sisi makro tentu ada, pembelanjaan dari kontestan akan masuk menggerakkan ekonomi. Seberapa besar? Mungkin tidak akan sangat besar. Artinya sampai ratusan triliun? Total, secara makro tidak begitu besar. Tapi walaupun secara makro tidak terlalu besar, menariknya pada sektor-sektor tertentu. Jadi memacu menstimulus ekonomi, tetapi segmented,” terang Eko.

Hajatan Pemilu 2024 akan berdampak pada sektor tersebut dengan catatan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

“Dengan catatan sistem pemilu proporsional terbuka. Jadi nama orang mempengaruhi. Kalau gambar parpol saya rasa tidak akan banyak. Jadi mungkin dampak ekonominya lebih gede kalau terbuka saja. Jadi nama orang yang mencalonkan yang dipasang,” ungkap dia.

Ditambah lagi, Pilpres 2024 tidak akan diikuti oleh petahana. Pasangan calon presiden-wakil presiden yang bakal maju adalah wajah baru. Biasanya untuk kampanye terbuka akan berdampak pada industri kreatif melibatkan pelaku ekonomi kreatif.

“Apalagi ini calon presiden belum tertebak, semua baru. Itu akan lebih banyak pemberitaan, akan lebih dinamis,” pungkasnya.

(adista)