Pemprov Kalteng Sambut Positif Rakorda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting

Hardi/BERITA SAMPIT - Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi

PALANGKA RAYA – Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi menyambut positif penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang kali ini mengusung tema peningkatan sinergitas dan kolaborasi pencapaian program Bangga dan Percepatan Penurunan Stunting.

“Tidak bosan-bosannya saya ingatkan, pemerintah memiliki target nasional angka stunting mencapai 14 persen pada tahun 2024. yang tentu membutuhkan dukungan seluruh daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kalimantan Tengah,” ucapnya saat membuka Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 di Swisbell Hotel Danum Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu 1 Maret 2023.

Ia menyebutkan, masih punya PR besar untuk menurunkan prevalensi stunting di tahun 2024 dengan target 15,38 persen, di mana berdasarkan data SSGI tahun 2022, prevalensi stunting Kalimantan Tengah masih sebesar 26,9 persen. Oleh karena itu, ia harapkan, konvergensi intervensi terhadap sasaran prioritas agar berjalan efektif, dengan kerja sama sinergis semua stakeholders.

“Kegiatan ini saya harapkan dapat semakin memperkuat komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan dan TPPS, secara konsisten terus melakukan upaya pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai kewenangan masing-masing,” harapnya.

Ia menyebutkan, pencegahan stunting hendaknya dilakukan dari hulu, sebagai akar dari proses panjang yang akan bermuara pada tumbuh kembang anak, yakni melalui program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pra nikah.

BACA JUGA:  Kadinkes Kalteng: Estimasi Kasus TBC Tahun 2024 Turun Cukup Signifikan

Ketiga program itu bisa dilakukan lewat pengisian Aplikasi Elektronik Siap Nikah Siap Hamil (ELSIMIL) yang di-launching BKKBN beberapa waktu lalu, guna memastikan calon pasangan usia subur berada pada kondisi ideal untuk menikah dan hamil.

Upaya intervensi penanganan stunting yang dilakukan biasanya dari hilir, yakni saat diketahui berat badan anak kurang baru dilakukan intervensi. Padahal penanganan dari hulu, yakni pada fase pranatal atau sebelum kelahiran, justru merupakan langkah penting untuk menjamin pemenuhan gizi, sehingga anak yang akan dilahirkan terbebas dari stunting.

“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, untuk aktif berpartisipasi dan menyukseskan program pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan tiga bulan pra nikah, khususnya melalui Aplikasi ELSIMIL,” ungkapnya.

Jika program ini mampu dilakukan secara konsisten dan simultan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah, ia yakin kesiapan calon-calon pasangan dalam membangun keluarga akan meningkat, serta akan berdampak pada penurunan angka stunting dan peningkatan kualitas SDM, khususnya di Kalimantan Tengah, yang unggul, sehat, cerdas, dan mampu menjadi agen pembangunan yang mumpuni.

“Kita semua tentu sepakat, dibutuhkan keterlibatan dan sinergisitas kita bersama untuk mendukung percepatan penurunan stunting, salah satunya melalui program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Program yang diluncurkan BKKBN ini merupakan gerakan gotong royong dari seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan stunting dan menyasar langsung keluarga yang mempunyai anak beresiko stunting,” lugasnya.

BACA JUGA:  Bimtek E-Reviu Berbasis SIPD RI: Perencanaan Pembangunan dan Anggaran yang Berkualitas

Selain itu, di daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah perlu digalakkan program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). DASHAT ini program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting seperti Ibu hamil, ibu menyusui, anak bawah dua tahun (baduta), terutama dari keluarga kurang mampu, melalui pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk bahan pangan lokal, yang dapat dipadukan dengan sumber daya dari mitra lainnya.

Tentunya program-program ini tidak serta-merta menjadi satu-satunya langkah kebijakan yang mampu mengeliminasi stunting, namun perlu didukung program-program sejenis yang juga berupaya mengintervensi percepatan penurunan prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Tengah.

Oleh karena itu, berjalannya kebijakan satu dengan yang lainnya hendaknya dapat saling mendukung efektivitas dan keberhasilan penanganan stunting. Penting untuk memastikan seluruh program percepatan penanganan stunting, agar dapat berjalan berkesinambungan, demi mewujudkan pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Tengah yang cerdas, sehat, dan berdaya saing menuju Kalteng makin BERKAH. (Hardi)