SAMPIT – Sejak dilantik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Raihansyah mengawali kerjanya sebagai Staf Umum di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Kotim.
Kemudian diera kepemimpinan Supian Hadi-Taufiq Mukri (Sahati), Raihansyah dipercaya menjadi Kepala Rumah Tangga di Rumah Jabatan Bupati.
Karirnya terus naik setelah menjabat sebagai Kepala Bagian Umum, dan masuk di pemerintahan Halikinnor-Irawati (Harati), setelah jabatannya sudah setara kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD), Raihansyah sementara diangkat menjadi staf ahli Bupati di tahun 2022.
Hampir satu tahun lamanya, kemudian di tahun 2023 ini pada tanggal 27 Februari lalu, dia resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
“Jadi kalau ini adalah hal yang pertama bagi saya mengurus pemerintahan desa, karena sejak saya dilantik jadi pegawai negeri itu saya berkecimpung di masyarakat,” kata Raihansyah, Rabu 1 Maret 2023.
Kini dirinya memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan pembinaan kepada 168 desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tugas ini menjadi tantangan Raihansyah bagaimana membangun sinergitas kepada pemerintah desa sesuai dengan harapan Bupati Kotim Halikinnor, yang mempercayakan jabatan tersebut kepadanya.
“Alhamdulillah dari 168 Desa itu memang saya sudah pernah kunjungi, dan insya allah saya akan berkolaborasi khususnya dengan kepala-kepala desa dalam rangka bersama-sama memajukan kabupaten Kotim, yang mana kita tahu sangat luas dan memang sangat berat,” ujarnya
“Tapi karena kebersamaan kitadengan semangat gotong royong, insya allah kita akan bisa mewujudkan apa yang menjadi misi dan visi dari bapak Bupati Kotawaringin Timur,” sambung Ancah panggilan akrabnya.
Berkaitan dengan pembenahan administrasi desa, apa lagi ada sejumlah Kades yang tersandung masalah hukum, juga menjadi perhatian Raihansyah untuk menertibkan agar sistem di pemerintah desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Jadi secara pelan-pelan nantinya kita lihat di Pemdes itu khususnya untuk desa-desa, nanti secara perlahan kita akan tertibkan administrasi desa, dan memang ada satu program yang saya sudah lihat di tahun 2023 ini adalah program menjaga desa, kita akan bersama-sama khususnya HPH dalam rangka kita jaga Desa itu dari administrasi sampai dengan pelaksanaannya, mudah-mudahan nanti tidak ada lagi pada kades yang tersangkut berkaitan dengan masalah hukum,” tandasnya. (ilm)