SAMPIT – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lumban Gaol mengatakan jangan sampai otak atik APBD menjadi kebiasan.
“Jika saya melihat bahwa Bupati ini mau menyalahkan anak buah saja, tak ada asap kalau tak ada api,” kata Gaol, Jumat 24 Maret 2023.
Ia juga menilai bahwa pemerintah terlalu bermain dalam otak atik APBD pasca pembahasan dan bahkan pasca pengesahan di DPRD.
“Kami justru berpendapat jangan-jangan karena selama ini terlalu sering diperintahkan dari atas ke bawah mengubah mata anggaran di SOPD, sehingga anak buah menjadi kebiasaan juga,” ujarnya.
Namun ketika terjadi macet di kementerian akibat adanya kejanggalan penyajian anggaran, lalu mencoba untuk cuci tangan dari persoalan tersebut seolah-olah bukan salah pimpinan di mata masyarakat khususnya pegawai.
Ia mengatakan cara-cara ini sangat berbahaya untuk kondusifitas daerah, maka dengan itu sudah selayaknya kepala daerah me-review ulang tentang pejabat-pejabatnya apakah masih layak dipertahankan atau bagaimana.
Hal tersebut tentu jangan semata mata hanya dipersalahkan di OPD saja, dalam hal ini ketua tim anggaran eksekutif harus bertanggung jawab karena merugikan berbagai pihak.
“Selain harus bertanggung jawab juga perlu diberi sanksi tegas, karena dampaknya sangat berbahaya buat daerah ini,” pungkasnya.
Diberitakan bahwa sudah hampir tiga bulan ini Tunjangan Penghasilan Pegawai (TTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, tidak bisa dicairkan akibat ulah salah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggeser Pagu Anggaran, yang membuat pihak Kementerian Dalam Negeri belum bisa merekomendasikan pencairan TPP tersebut.
“Untuk OPD ini TPP jadi masalah, padahal gaji dan TPP itu wajib dipenuhi. Ini ada satu OPD menggeser kegiatan dan sampai sekarang dari Kemendagri tidak mau merekomendasikan pembayaran TPP itu, ini hanya akibat satu OPD saja menggeser anggaran,” ucap Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor, di sela-sela sambutannya dalam Musyawarah Pembangunan (Musrembang) rancangan RKPD Kotim tahun 2024. (Nardi)
