KUALA KURUN – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ulang dengan tiga Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang bergerak di bidang perkebunan berkaitan dengan belum adanya kesepakatan ril dan konkrit dalam pelaksanaan RDP pada bulan lalu.
Kegiatan RDP tersebut dihadiri oleh para camat, Camat Manuhing, Manuhing Raya, Lurah Tumbang Talaken, Kepala Desa (Kades), masyarakat dan juga perwakilan dari ketiga PBS, yaitu PT Agro Lestari Sentosa (ALS), PT Kalimantan Hamparan Sawit (KHS) dan PT Tantahan Pandohop Asi (TPA) di ruang rapat komisi dewan, Senin 3 Maret 2023.
Ketua Komisi II DPRD Gunung Mas Nomi Aprilian menyampaikan, ini merupakan rapat dengar pendapat ulang yang dilakukan oleh komisi II setelah mendapatkan surat dari aliansi dari masyarakat Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing.
“Mereka meminta untuk dilakukan Rapat dengan pendapat ulang dengan tiga perusahaan itu, karena mereka belum puas dengan hasil RDP yang dilakukan sebelumnya,” ungkap Nomi Aprilian.
Dari surat yang disampaikan tersebut, terkait dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Gumas Nomor 360 tanggal 8 Agustus 2022 dan SK Bupati Nomor 71 tanggal 2 Maret 2023 tentang Penetapan Petani Plasma yang belum terbahas.
Kemudian terkait dengan data petani plasma dari Kelurahan Tumbang Talaken yang masuk ketiga PBS, yaitu PT. ALS yang berjumlah 580 Kepala Keluarga (KK), PT. KHS 153 kepala keluarga dan PT. TPA 45 kepala keluarga. Ada juga terkait dengan dana plasma diubah menjadi kompensasi yang belum disepakati bersama.
“Saya berharap RDP hari ini mendapatkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan pihak perusahaan, serta tidak ada yang merugikan satu sama lain, maka dengan itu tidak ada lagi RDP yang diulang kembali,” tuturnya. (Ale)
