PALANGKA RAYA- Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) ke 66 diwarnai dengan aksi penolakan pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) dan Kabupaten Barito Selatan (Barsel) oleh Masyarakat Peduli Pemimpin Putra Daerah (MP3D).
Puluhan masa aksi melakukan aksi damai di depan kantor gubernur Kalteng seusai selesainya upacara HUT Kalteng di kantor gubernur Kalteng.
Salah satu Masa aksi mengatakan, penolakan penunjukan PJ Bupati kobar dan Bupati Barsel oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) lantaran menunjuk orang luar daerah untuk mengisi posisi pj bupati.
“Kami masyarakat Kalteng menyatakan keputusan Mendagri itu seratus persen kami tolak,” kata salah satu masa aksi Selasa 23 Mei 2023.
Mereka menilai penunjukan PJ bupati oleh Mendagri tidak melihat kultur budaya Kalteng. Dirinya merasa terhina lantaran begitu banyak kaum intelektual Kalteng yang bisa di andalkan untuk mengisi posisi pj bupati.
“Mengapa yang dipakai adalah orang dari pusat apakah ini cerminan masyarakat Kalteng tidak bisa diperdayakan,” tegasnya.
Kendati sudah diputuskan oleh gubernur Kalteng yang menunjuk Pelaksana Harian bupati Kobar dan Barsel masa aksi menilai pelantikan PJ akan tetap dilaksanakan oleh Mendagri.
“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelantikan akan tetap dilaksanakan oleh Mendagri,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalteng telah menunda pelantikan PJ Bupati Kobar dan Barsel, pelantikan itu sedianya melantik PJ bupati kobar yang ditunjuk Mendagri Budi Santosa menggantikan PJ Bupati Anang Dirjo, dan PJ bupati Barsel Deddy Winarwan menggantikan Lisda Aryani.
Bahkan Pemprov Kalteng juga telah menunjuk sekda Kobar, Juni Gultom dan Sekda Barsel Edy Purwanto sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati kobar dan Bupati. (Syauqi).
