SAMPIT – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) SP Lumban Gaol menyarankan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Perda penyertaan modal BUMD PT Habaring Hurung Sampit Kalimantan Tengah.
“Pelaksanaan dapat ditunda tahun depan, karena kondisi keuangan daerah saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan itu modalnya sebesar Rp50 miliar,” kata Gaol, Rabu 30 Agustus 2023.
Gaol menyampaikan alasannya karena keuangan daerah sangat terbatas, terlebih belum tuntasnya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan di Kotim, serta utang yang menunggak yang rencananya akan dibayarkan 2023.
“Tentunya hal ini bisa ditunda dahulu, untuk membayarkan yang menjadi prioritas,” ucapnya.
Ia menilai masih banyaknya pekerjaan yang bersifat penting dan menjadi prioritas, namun belum terealisasikan karena keadaan anggaran daerah yang defisit.
Seperti sangat mendesak untuk pembangunan sekolah baru karena beberapa titik di perumahan di Kota Sampit sudah over kapasitas.
Yang mana ia sudah empat tahun menyuarakan agar dibangun sekolah baru di sekitar Jalan Jenderal Sudirman KM 6 Sampit, namun tak juga direalisasikan.
Fraksi Demokrat tetap menyetujui Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, namun pencairan dananya ditunda hingga kondisi keuangan daerah bisa stabil dan program prioritas juga sudah terealisasikan.
Dia menambahkan bahwa Partai Demokrat juga pengusung pasangan Bupati dan Wakilnya sekarang sehingga bukanlah oposisi, dirinya sebagai DPRD hanya mengingatkan jangan sampai malah dengan penyertaan modal itu keuangan daerah semakin sulit.
“Beberapa alasan tersebut penyertaan modal BUMD jangan buru-buru direalisasikan. Kami khawatir hanya untuk menghambur uang yang tak jelas kembalinya dalam jangka pendek, malah tak terbayarkan hal yang menjadi prioritas,” pungkasnya. (Nardi).
