KASONGAN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyiapkan anggaran fisik pada perubahan anggaran bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
Menurut pendapat akhir Fraksi PDI-P, TAPD harus menyiapkan anggaran perencanaan pada saat perubahan anggaran bagi SOPD yang mempunyai kegiatan fisik tahun anggaran berikutnya sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih awal.
Tuntutan tersebut didasarkan pada kondisi Kabupaten Katingan yang rentan terjadi banjir setiap akhir tahun, dimana hal tersebut ikut mempengaruhi pekerjaan fisik di setiap SOPD.
“Hampir setiap akhir tahun, daerah kita selalu dilanda banjir, dan ini ikut menghambat terutama pekerjaan fisik,” ungkap Gimmak Bulingga, Kamis 31 Agustus 2023.
Selain itu, terkait dengan diberlakukannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Fraksi PDI-P berharap pihak Organisasi Perangkat Daerah yang menangani soal SIPD, dapat mengupdate harga satuan barang dan dapat menyesuaikan dengan harga tahun berjalan.
“Hal ini tentu sangat penting, agar harga yang ada relevan dengan kondisi harga tahun berjalan,” katanya
Disisi lain, Fraksi PDI-P mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di bawah pimpinan Sakariyas dan Sunardi Litang, yang kembali merebut opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pengelolaan dan penggunaan anggaran tahun 2022.
“Tentu ini membuktikan keseriusan pemerintah daerah dalam hal perencanaan, pengelolaan dan penggunaan anggaran,” akunya.
Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Katingan berharap, Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (LPJ) tahun anggaran 2022, dapat segera ditetapkan menjadi Perda setelah melalui evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng).
(Bitro)
