SAMPIT – Dengan anggaran yang sangat besar serta kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur, yang tidak banyak membuat perubahan terhadap daerah ini, juga menjadi sorotan sejumlah guru.
Anggaran yang sangat fantastis yang mencapai Rp61,53 miliar untuk belanja di tahun 2023 sangat besar, sedangkan masih banyak guru yang belum dibayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sudah hampir lima bulan belum dibayarkan.
“Dari bulan Maret sampai Agustus sudah enam bulan TPP kami belum dibayar oleh pemerintah,” ungkap salah seorang guru yang tidak ingin identitasnya disebutkan, Kamis 14 September 2023.
Bukan hanya TPP, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) juga tidak seluruhnya diterima penuh, hanya dibayarkan sebagian atau setengahnya dari uang THR.
“Maksudnya ada pembayaran THR untuk PNS dibayarkan sebesar 50 persen dari besaran uang THR tahunan,” terangnya.
Berkaitan dengan anggaran belanja DPRD tahun 2023 mencapai Rp61,53 miliar, menurutnya bisa saja jika keuangan daerah cukup, tetapi saat ini saja masalah pembayaran TPP belum bisa teratasi dengan baik.
“Kalau pandangan kami sah-sah aja kalau belanja DPRD sebanyak itu kalau keuangan daerah berlebihan, tapi kenyataannya keuangan daerah kita lagi banyak utang kata Bupati kemarin. Belanja DPRD capai 6i miliar lebih ini berbanding terbalik dengan TPP guru yg belum dibayarkan selama 6 bulan,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, besaran anggaran DPRD tersebut telah menyita perhatian banyak pihak salah satunya pengamat hukum dan politik Bambang Nugroho, yang mempertanyakan kinerja para wakil rakyat tersebut.
Terlebih menjelang akhir masa jabatan mereka, seperti pada Rapat Paripurna yang merupakan agenda resmi dan wajib dihadiri oleh anggota DPRD, namun kenyataannya mereka banyak yang mangkir dan memilih melakukan perjalanan dinas keluar daerah.
“Apakah mereka ini berjuang hanya untuk jalan-jalan saja, sambil menikmati gaji dan tunjangan yang besar itu,” ironis sekali tutup Bambang. (ilm)
